MEDAN (Berita): Pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap pungutan liar yang terjadi dilokasi usaha di kabupaten/kota
Pasalnya, ini salah satu pemicu berkurangnya minat para penanam modal (investor) yang ingin menanamkan modal atau berusaha di Pemkab tersebut,ujar ekonom Wahyu Ario Pratomo kepada Berita, kemarin di Medan.
Ini bukan rahasia umum lagi adanya keengganan investor di lapangan tempat berusaha dan juga masih adanya penyalahgunaan wewenang seperti pungutan liar atau prosedur yang berjalan lambat. Ditambah keamanan lingkungan usaha.
‘Sehingga rasa aman dan adanya perlindungan serta kepastian berusaha inilah yang diharapkan penanam modal. Sebab itu, ini harus menjadi perhatian pemerintah karena ini masih sering terjadi di lapangan,sebut Wahyu.
Meski lanjut Wahyu,prosedur di dinas terkait yakni Penanaman Modal dan Investasi sudah baik, nsmun yang perlu disikapi dengan pengawasan di tingkat bawah atau di lokasi usaha ada gangguan yang membuat ketidaknyamanan berusaha tersebut,papar Wahyu.
Keluarga Miskin Bertambah
Sementara menyikapi terjadinya jumlah keluarga miskin pada pasca pandemi ini, kata Wahyu, memang setidaknya sejak September 2019 ke Maret 2020 ada sejumlah 22.800 jiwa penduduk miskin di Sumut bertambah.
Penduduk miskin di Sumut bertambah akibat kondisi perekonomian Sumut yang mengalami kontraksi akibat pandemi yang terlihat sejak Maret 2020 sejak diterapkannya social distancing yang menyebabkan aktivitas ekonomi berkurang cukup tajam,terang Wahyu.
Selain dampaknya tingkat pengangguran akibat perusahaan yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tidak beroperasionalnya perusahaan yang berkelanjutan dengan pendapatan masyarakat juga turun.
Yang ini juga berdampak dengan penurunan daya beli masyarakat.
Oleh karena sisi permintaan menurun dan kegiatan produksi juga menurun karena tidak adanya penawaran. Kedua ini saling terkait dan inilah yang mengancam ekonomi Sumut akan mengalami resesi,terangnya.
Pemerintah Sumut lanjut Dadang, harus mengambil kebijakan dan langkah yang tepat agar kedua sisi itu tidak lumpuh.
Contoh sebagai proritas pemerintah yang salah satunya membantu UMKM untuk bangkit terlebih akibat dampak pandemi yang merupakan penopang perekonomian bangsa ini.
Sebab, peran UMKM sangatlah besar dalam menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan di negeri ini tidak terkecuali di Sumut,ucap Wahyu. (lin)
