Jakarta (Berita): Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, dilaporkan masih memimpin rapat partai pada Selasa (25/8) membahas langkah-langkah untuk meminimalkan kerusakan akibat terjangan angin topan yang melanda negara itu, setelah diklaim mengalami koma.
Menurut kantor berita Korea Utara, KCNA, Rabu (26/8), Kim meminta anak buahnya untuk berupaya mencegah korban angin topan dan meminimalkan kerusakan tanaman.
Kim Jong-un menginstruksikan semua rakyat untuk “menyadari pentingnya pekerjaan untuk mencegah kerusakan akibat topan dan metode untuk melawan krisis, dan menyerukan kepada semua bidang ekonomi nasional untuk mengambil tindakan cepat guna mencegah kerusakan akibat topan”.
Dilansir dari kantor berita Korea Selatan, Yonhap News Agency, dalam pertemuan itu juga dibahas beberapa “cacat” dan “kekurangan” dalam langkah-langkah anti-epidemi yang sedang berlangsung di Korea Utara, meskipun tidak merinci detailnya.
“Secara serius, pertemuan itu menilai beberapa cacat dalam pekerjaan darurat anti-epidemi negara untuk memeriksa masuknya virus (corona) ganas itu, dan mempelajari langkah-langkah untuk segera mengatasi kekurangan tersebut,” demikian isi laporan KCNA.
“Mengutip fakta tentang beberapa kekurangan dalam pekerjaan anti-epidemi darurat negara, Pemimpin Tertinggi menggarisbawahi perlunya mengambil tindakan aktif yang melibatkan seluruh Partai dan masyarakat untuk menyelesaikan dan mempertahankan postur anti-epidemi dan menghilangkan beberapa kekurangan,” tambahnya.
Sejak awal tahun ini, Kim telah menghadiri tujuh pertemuan untuk menangani masalah-masalah domestik, sebuah langkah yang dipandang bertujuan untuk memperkuat persatuan internal dan meredakan ketidakpuasan. Dia menunjukkan komitmennya yang kuat untuk menstabilkan kehidupan rakyatnya dari epidemi global dan bencana alam lainnya.
Para ahli mengatakan pertemuan politburo yang diadakan Partai Buruh pada Selasa itu bertujuan untuk memperkuat persatuan internal dan menunjukkan kepedulian Kim terhadap kehidupan masyarakat.
“Bencana alam bukanlah hal baru bagi Korea Utara, tapi tahun ini berbeda karena terjadi pada saat Kim menyerukan terobosan frontal terhadap tantangan yang dihadapi negaranya dan menekankan kemandirian dalam pembangunan ekonomi,” ujar profesor di Institut Studi Timur Jauh di Universitas Kyungnam, Lim Eul-chul.
“Dia tampaknya tidak memiliki kelonggaran dalam menangani masalah lain, seperti pembicaraan nuklir dan hubungan antar-Korea. Dia mungkin percaya bahwa yang terbaik yang bisa dia lakukan sekarang adalah berulang kali mengadakan pertemuan seperti itu untuk memperkuat persatuan internal dan mengumpulkan kekuatan internal untuk meminimalkan kerusakan,” terangnya.
Korea Utara menghadapi tekanan yang semakin besar dari sanksi global dan bencana alam yang terjadi berulang-ulang, sehingga membebani negara itu yang sudah rapuh secara ekonomi.
Korea Utara tetap waspada terhadap terjangan Topan Bavi yang mendekat dengan cepat, diperkirakan topan akan mendarat di pantai barat negara itu pada Rabu atau Kamis. Topan Bavi lebih mengkhawatirkan dari Topan Lingling yang menghantam sebagian besar Korea Utara pada musim panas lalu.
Sebelumnya media pemerintah melaporkan bahwa Korea Utara mengeluarkan peringatan topan dan mengevakuasi kapal di pantai baratnya, sambil memantau dengan cermat fasilitas industri utama untuk meminimalkan kemungkinan kerusakan akibat topan.
Korea Utara terancam topan setelah negara itu menghadapi banyak tantangan termasuk dampak dari kampanye anti-virus corona yang berlarut-larut dan banjir yang disebabkan oleh hujan lebat baru-baru ini.
Pekan lalu, secara tidak biasa, Kim mengakui kegagalan dalam melaksanakan rencana pembangunan ekonomi lima tahunnya, dengan alasan tantangan “berat” dan “tak terduga”.
Dia mengatakan akan mengungkap skema pembangunan baru dalam kongres partai yang akan diadakan pada Januari.
Kim sempat diklaim koma setelah muncul laporan dari Badan Intelijen Korea Selatan (NIS), bahwa dia menyerahkan sebagian kewenangan kepada adiknya, Kim Yo-jong, dan tiga pejabat lain. Pakar menduga hal itu hanya upaya Kim merombak pemerintahan dan tidak terkait dengan masalah kesehatan. (cnn/ans/ayp)