KUALA LUMPUR (Berita): Perdana Menteri (PM) Malaysia, Muhyiddin Yassin, menghadapi tekanan agar mengundurkan diri setelah usulan pemberlakukan darurat nasional ditolak Raja Malaysia. Di saat bersamaan, warga Malaysia menyambut baik penolakan tersebut.
DIlansir The Star, Senin (26/10/2020), PM Muhyiddin pada Jumat menyampaikan usulan pemberlakukan darurat nasional kepada Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Usulan tersebut didasari lonjakan baru infeksi Covid-19 di Malaysia yang berdampak pada sektor ekonomi.
Dalam keadaan darurat nasional, salah satu yang akan dilakukan adalah menangguhkan parlemen. Poin inilah yang kemudian dikritik oleh oposisi sebagai manuver menghindari tekanan di parlemen.
Sebab, di saat bersamaan pemerintahan PM Muhyiddin tengah dihadapkan pada klaim tokoh oposisi senior Malaysia, Anwar Ibrahim, yang mengaku mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.
Pada Minggu (25/10/2020) Raja Abdulah, setelah meminta pertimbangan dari 9 raja Melayu yang tergabung dalam Council of Rules, akhirnya memutuskan menolak usulan keadaan darurat nasional.
Penolakan Raja dinilai semakin mengikis kekuatan Muhyiddin di pemerintahan, ditambah lagi pembelotan dari aliansi yang berkuasa untuk membentuk pemerintahan baru.
Tak sampai disitu, keputusan Raja memicu dampak keretakan dalam koalisi pemerintahan. Pemimpin partai koalisi mengritik langkah Muhyiddin yang dianggap berusaha mengamankan kekuasaan melalui usulan darurat nasional. Mereka mendesak Muhyiddin mundur dari kursi perdana menteri setelah ‘skenario’ tersebut gagal.
“Syukurlah, Yang Mulia Raja tidak terpengaruh oleh permainan politik yang bisa menyeret negara ke wilayah yang lebih kritis,” kata Ahmad Puad Zarkashi, pemimpin senior di Organisasi Malayu Bersatu (UMNO)–partai terbesar dalam koalisi pemerintah–dikutip dari Channel News Asia, Senin (26/10/2020).
Di saat bersamaan, warga dan politikus beramai-ramai merespons keputusan Raja Malaysia menolak pemberlakukan darurat nasional yang diusulkan PM Muhyiddin. Mereka memuji kebijaksanaan Raja memutuskan perkara krusial yang tengah dihadapi negeri Jiran saat ini.
Anggota parlemen senior Partai Aksi Demokratik (DAP), Lim Kit Siang, mengatakan keputusan itu menunjukkan bahwa “monarki konstitusional terbukti menjadi benteng penting demokrasi parlementer di Malaysia”.
Sementara itu, pendiri Partai Muda, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, memandang usulan pemberlakukan keadaan darurat nasional sebagai kepentingan politis ketimbang keselamatan rakyat. Setelah keputusan raja, Syed meminta semua berhenti mempolitisasi pandemi. (the star/cna/m11)
