PHNOM PENH (Berita): Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sangat prihatin dan khawatir dengan peningkatan kekerasan di Myanmar dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan segera menghentikan pertempuran, kata Kamboja yang menjabat sebagai Ketua ASEAN tahun ini.
Myanmar telah dilanda kekerasan sejak kelompok militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.
Junta militer Myanmar menahan Suu Kyi dan ribuan aktivis, dan melancarkan tindakan keras brutal yang memicu perlawanan bersenjata di negara itu.
Beberapa minggu terakhir Myanmar telah diwarnai sejumlah insiden paling berdarah, yang menewaskan puluhan orang.
Kamboja, dalam sebuah pernyataan selaku Ketua ASEAN, menyebutkan peristiwa pemboman di penjara terbesar Myanmar, konflik di Negara Bagian Karen dan serangan udara di Negara Bagian Kachin pada Minggu, yang dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 50 orang.
“Kami sangat sedih dengan meningkatnya jumlah korban dan penderitaan besar yang dialami warga biasa di Myanmar,” kata pernyataan Kamboja itu.
Konflik itu tidak hanya memperburuk situasi kemanusiaan di Myanmar tetapi juga merusak upaya untuk menerapkan “konsensus” perdamaian yang disepakati antara ASEAN dan junta pada 2021, kata pernyataan itu.
“Oleh karena itu, kami sangat mendesak pengekangan sepenuhnya dan penghentian segera tindak kekerasan,” tulis pernyataan itu, yang juga menyerukan agar semua pihak segera berdialog.
ASEAN memimpin upaya diplomatik untuk membangun perdamaian di Myanmar, tetapi pihak junta tidak berbuat banyak untuk menerapkan “konsensus” ASEAN, yang berisi komitmen untuk segera menghentikan kekerasan dan memulai dialog menuju kesepakatan damai.
Para menteri luar negeri ASEAN akan bertemu pada Kamis (27/10) untuk membahas krisis di Myanmar, kata Kamboja pada Minggu (23/10).
Sebanyak 457 organisasi masyarakat sipil Myanmar lewat surat terbuka telah menyerukan kepada para pemimpin ASEAN untuk membatalkan rencana perdamaian yang disepakati dengan junta militer, dan sebagai gantinya, bekerja sama dengan para pemimpin sipil dan pemerintah bayangan Myanmar. (ant/rtr)
