MEDAN (Berita): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengajak daerah lain untuk bekerja sama dalam hal mengisi kekurangan bahan pangan.
Hal tersebut dilakukan agar harga dan ketersediaan bahan pangan di daerah dapat terjaga.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, R Sabrina saat mengikuti Rapat Koordinasi Menjaga Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pangan Pokok di tengah Pandemi Covid-19 yang diadakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama instansi dan lembaga terkait di Indonesia melalui video conference di ruang Sumut Smart Province, kantor Gubernur Sumut, Kamis (30/4). Rapat tersebut juga diikuti Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia.
“Kita mungkin bisa sharing informasi. Barangkali kita bisa melakukan kerjasama antar daerah. Kita bisa mendapatkan harga yang pantas bagi masyarakat dengan harga terjangkau,” kata Sabrina.
Sabrina mengatakan ada beberapa bahan pokok yang surplus di Sumatera Utara. Di antaranya cabe merah, ayam ras, minyak goreng, telur dan lain sebagainya.
Untuk itu, kepada daerah yang kekurangan bahan tersebut, Sabrina mengajak agar bekerja sama untuk mendistribusikannya. Sehingga harga bahan pangan pada petani di Sumut tidak anjlok. Provinsi Sumut saat ini mengalami kekurangan bahan pangan seperti bawang merah dan gula pasir. Untuk itu, Sabrina juga mengajak daerah lain yang sedang berlebih bahan tersebut untuk dapat saling mengisi.
“Kami juga kekurangan bawang merah dan gula pasir. Mungkin kita bisa tukar menukar antar daerah,” kata Sabrina.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Risfaheri menyampaikan kerjasama antar daerah tersebut penting dilakukan. Namun saat ini ada kendala mengenai biaya distribusi. Untuk itu, hal tersebut perlu dipikirkan juga sehingga biayanya tidak terlalu berat.
“Sepertinya dengan pertemuan ini antara Sumut bisa mendistribusikan bahan pangan dengan daerah lain. Nanti bisa dikomunikasikan dengan pengusahanya bagaimana membawa bahan pangannya,” kata Risfaheri.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA, Bustanul Arifin mengatakan ada hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam pengendalian inflasi. Menurutnya, sistem produksi dan pasokan pangan menjadi kunci penting bagi ketersediaan dan stabilitas harga pangan pokok.
“Pemerintah diharapkan tidak kendor dalam mencari jalan untuk insentif baru dalam mengembangkan inovasi pengendalian inflasi pusat dan daerah, serta aktif menyusun reformasi kebijakan pangan ke depan, bahkan secara out of the box,” kata Bustanul. (lin)
