Gunungsitoli (Berita): Ketua umum Badan Persiapan Pemekaran Propinsi Kepulauan Nias (BPP PKN) Mayjend TNI (Purn) Drs. Christian Zebua berkunjung ke Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) langsung diterima oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, di ruang kerjanya Kantor Kemendagri Republik Indonesia, jalan Merdeka Utara Jakarta Pusat, (25/05).
Ketua umum BPP PKN, Mayjend TNI (Purn) Drs. Christian Zebua menyampaikan beberapa aspek penting mendesaknya pemekaran Provinsi Nias, baik dari kondisi geografis maupun kondisi geopolitik.
Dikatakan bahwa Nias mendesak untuk untuk menjadi satu daerah otonom baru, tidak hanya dilihat dari aspek demografi yang layak, tetapi letak geografis Kepulauan Nias sebagai pulau terdepan Indonesia bagian Barat dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia,”ungkap Christian Zebua.
Kepulauan Nias memiliki kekayaan sumber daya alam namun rakyatnya tinggal dalam kemiskinan karena disparitas pembangunan yang tinggi.
Sesungguhnya, kita memiliki sumber daya alam yang kaya, laut kita luas, tanah kita subur, tetapi masyarakat Nias tetap miskin karena aksesibilitas dan pembangunan yang tidak memadai,,,,ujarnya.
Christian berharap, pemerintah dapat meninggalkan legacy untuk masyarakat Nias sebelum mengakhiri masa periode di eksekutif. Apalagi masyarakat Nias sangat simpatik dengan sosok seorang Presiden Jokowi yang sangat merakyat dan sederhana.
Masyarakat Nias sangat mengharapkan kiranya Presiden Jokowi meninggalkan legacy untuk masyarakat Nias, apalagi presiden Jokowi telah dua kali berkunjung di Nias, tentu saja hubungan emosional antara masyarakat Nias dengan Presiden Jokowi telah terbangun baik, pungkas Christian Zebua. Harapan itupun disambut hangat oleh Wakil Mendagri, John Wempi Wetipo.
Wempi Wetipo menyampaikan dukungan untuk pemekaran Provinsi Kepulauan Nias, mengingat Nias berada pada posisinya yang strategis untuk diperhatikan.
Kita memang ada moratorium yang menghambat pemekaran daerah otonomi baru, beberapa kali kita rapat tapi belum ada grand design atau alasan strategi urgensi penarikan moratorium, tapi dengan tadi alasan keseimbangan, kesenjangan, dan ancaman territorial, saya rasa Nias layak untuk menjadi daerah provinsi,” ujar Wempi.
Walaupun masih terhalang dengan moratorium, Wempi berupaya akan mendukung upaya yang dikerjakan oleh BPP. Provinsi Kepulauan Nias.
Kita akan mendukung pemekaran Provinsi Kepulauan Nias, nanti kita akan mendorong beberapa pihak tertentu supaya moratorium dicabut dan Nias bisa menjadi satu daerah otonomi baru.” tutupnya.(fmz)
