ACEH TAMIANG (Berita): Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Drs. Asra, menerima kunjungan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam program Roadshow Bus KPK dan Road to Hari Anti Korupsi Sedunia Aceh Tahun 2023 di ruang kerja Bupati setempat, Senin (30/10) siang.
Dalam penerimaan yang berlangsung sederhana dan penuh keakraban, Sekda Asra menyampaikan, sedianya yang akan menerima kunjungan tim KPK adalah Pejabat Bupati, namun di saat bersamaan, Pejabat Bupati, Dr. Drs. Meurah Budiman, SH, MH, harus mengikuti rapat koordinasi dengan Presiden RI di Jakarta, sehingga dirinya yang menerima tim KPK di Bumi Muda Sedia.
Kepada tim KPK, Sekda Asra menyampaikan tentang potensi Aceh Tamiang. “Aceh Tamiang ini kaya akan hasil bumi yaitu minyak dan gas,tapi sayangnya kami tidak bisa memanfaatkan kekayaan ini dengan optimal, karena kami tidak boleh memungut retribusi daerah dari kekayaan alam ini, uang dikelola pihak ketiga,” ujarnya.
Disebutkannya, PAD relatif kecil, hanya sekitar Rp 125 miliar atau 10 persen dari APBK yang mencapai Rp1,2 triliun. tetapi kalau peraturannya berubah, Pemda ini diizinkan memungut retribusi daerah atas hasil sawit saja misalnya. “Saya yakin PAD kami meningkat berlipat-lipat,” terang Sekda Asra.
Sekda Asra bercerita sambil mengilas balik kekuatan ekonomi daerah berasal dari sumber daya alam yang ada. Dikatakannya, tahun 1997-1998 saat krisis moneter melanda negeri, para petani dan pembudidaya sektor perikanan justru panen raya. Ini karena ketika itu terjadi lonjakan harga tandan buah segar kelapa sawit dan hasil perikanan seperti udang.
“Ketika masa pandemi Covid 19 kemarin, Alhamdulillah ekonomi kita tidak banyak guncangan, walau ada perlambatan,” sambung Asra.
Berbicara mengenai kerawanan bencana, Sekda Asra menjelaskan,bencana banjir yang rutin melanda, penyebab, serta penanganannya. “Kondisi sungai yang memiliki sedimentasi tinggi menyebabkan sungai kian dangkal, keadaan ini membuat debit air tidak tertampung ketika intensitas curah hujan tinggi, ” ungkapnya.
Akibat pendangkalan ini dari hulu hingga muara sungai, bahkan saat di waktu tertentu, ekskavator bisa menyeberang dari satu sisi ke sisi sungai lainnya karena pendangkalan tersebut.
Di sisi lain, Asra mengutarakan, keterbatasan anggaran dan kewenangan membuat Pemkab Aceh Tamiang tidak bisa berbuat banyak. “Sungai Tamiang ini di bawah kewenangan dan pengelolaan Pemerintah Aceh, kami tidak bisa berbuat banyak, karena anggarannya juga terbatas hanya pada penanganan masa darurat kebencanaan,” imbuhnya.
Sekda Asra mengatakan, saat ini Pemkab Aceh Tamiang dan Pemerintah Aceh sedang berupaya mengajukan supaya sungai Tamiang dapat dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, dengan status tersebut, pihaknya yakin pengelolaan sungai Tamiang serta penanggulangan banjir dapat dilakukan sekaligus dan komprehensif.
Mendengarkan penjelasan Sekda tersebut, Koordinator Tim KPK, Yulianto Sapto mengatakan, pihaknya akan membantu mendorong supaya hal tersebut bisa terwujud. Ia mengungkapkan, akan mengawal optimasi pengelolaan anggaran pembangunan daerah adalah salah satu fungsi tugas lembaganya.
“Kalau penanganan sungainya komprehensif, kami yakin pengelolaan anggaran daerah yang ada bisa dioptimalkan, terlebih bila terjalin komunikasi dan koordinasi yang intensif antar stakeholders,” ucapnya.
Dalam pertemuan sekitar 1 jam dan saling bertukar cerita, rombongan tim KPK akhirnya bergerak meninggalkan Kantor Bupati guna menjalankan agenda berikutnya.
Tampak hadir mendampingi Sekda, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh & Kesra, Muslizar, Asisten perekonomian & Pembangunan, Catur Haryati, Asisten Administrasi Umum, Tri Kurnia, Inspektur Kabupaten, Aulia Azhari, Kepala Dinas Perhubungan, Syuibun Anwar, Kepala Bagian Umum Setdakab, Zubir, dan Kepala Bagian Prokopim Setdakab, Azwanil Fakhri.(b15)
