MEDAN (Berita):: Untuk periode Natal dan Tahun Baru 2024 di Sumatera Utara, bahan dan kebutuhan pangan cukup serta inflasi terjaga dalam kondisi terkendali.
Hal itu ditegaskan Pj Gubernur Sumut Hassanudin kepada wartawan usai High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) dalam rangka menjaga stabilitas harga jelang Nataru di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (21/12).
“Hari ini kami melaksanakan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) dalam rangka menjaga stabilitas harga jelang Nataru..Bahan pangan kita tercatat cukup untuk menghadapi libur Nataru ini. Insya Allah tidak terjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Sumut,” ujarnya saat diwawancarai wartawan usai rapat tersebut.
Ia mengajak semua pihak untuk bersinergi dan berinovasi dalam menjaga stabilitas harga menjelang Nataru. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar wilayah sentra produksi dan kota-kota konsumsi.
Hassanudin menjelaskan Angka inflasi Sumut hingga November 2023 terkendali, namun perlu perhatian khusus terutama pada komoditas volatile food menjelang Nataru.
Cabai merah, beras dan gula pasir menjadi sorotan karena berkontribusi besar pada inflasi. “Untuk pengendalian inflasi 2024, kita akan upayakan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), perluasan jenis komoditas yang dijual, serta penguatan aspek komunikasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan GPM,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (BI Sumut), IGP Wira Kusuma menyebut, intensitas pelaksanaan pasar murah menjadi faktor penting dalam upaya penurunan laju inflasi volatile food di Sumut.
Berdasarkan pantauan laju inflasi volatile food gabungan lima kota IHK Sumut (Medan, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Sibolga), intensitas pelaksanaan pasar murah terbukti berdampak pada penurunan laju inflasi VF.
Rutinitas pelaksanaan pasar murah akan semakin efektif dalam stabilisasi gejolak harga volatile food, khususnya menjelang HBKN Nataru 2024.
Pelaksanaan GPM atau pasar murah menurut saya efektif, namun perlu perbaikan ke depan.
Pelaksanaan pasar murah yang hanya berlangsung satu hari di beberapa kabupaten/kota kurang memberi dampak signifikan.
“Hendaknya diberlakukan minimal selama seminggu,” kata Wira.
Ia juga memberi beberapa rekomendasi yakni rekomendasi jangka pendek, diantaranya, implementasi Early Warning System (EWS), pasar murah, Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan pengelolaan ekspektasi masyarakat melalui komunikasi. Sedangkan, rekomendasi jangka menengahnya adalah penguatan peran BUMD.
“Dalam kesempatan ini, BI juga menyerahkan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) berupa 102.500 bibit cabai unggul kepada kelompok masyarakat, kelompok tani dan pesantren di Sumut. Kemudian, bantuan 350 paket sembako dari Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Sumut, showcasing UMKM dan business matching komoditas pangan,” tutupnya. (wie)
