JAKARTA (Berita): Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk 16 perusahaan Badan Usaha Milik Negara [BUMN] senilai Rp44,24 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Meski tahun depan dirinya kemungkinan tidak lagi menjabat sebagai Menteri BUMN, namun Erick ingin hal ini perlu dilakukan demi keberlanjutan proyek penugasan dan proses penyehatan sejumlah BUMN.
“Kami memberanikan diri mengusulkan untuk PMN 2025 supaya keberlanjutan program yang sedang kita dorong ini sudah bisa di data dari tahun ini untuk tahun depan nanti,” ujar Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Dia mengungkapkan, terdapat 16 BUMN yang diusulkan mendapatkan PMN. Terbesar yakni PT Hutama Ksrya sebesar Rp13,8 triliun, untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase II dan III.
Berikut Usulan PMN:
1. PT Hutama Karya (Persero) untuk Melanjutkan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase II dan III sebesar Rp13,8 triliun.
2. PT Asabri (Persero) untuk Perbaikan Permodalan sebesar Rp3,6 triliun.
3. PT Perusahaan Listrik Negara untuk Program Listrik Masuk Desa sebesar Rp3 triliun.
4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau IFG untuk Penguatan Permodalan Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp3 triliun.
5. PT Pelni (Persero) untuk Pengadaan Kapal Baru sebesar Rp2,5 triliun.
6. PT Biofarma (Persero) untuk Fasilitas Capex Baru sebesar Rp2,2 triliun.
7. PT Adhi Karya (Persero) untuk Pembangunan Tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja sebesar Rp2,1 triliun.
8. PT Wijaya Karya (Persero) untuk Perbaikan Struktur Permodalan sebesar Rp2 triliun.
9. PT LEN Industri (Persero) untuk Penyehatan Keuangan sebesar Rp2 triliun.
10. PT Danareksa untuk Pengembangan Usaha sebesar Rp2 triliun.
11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Pengadaan Trainset Baru Penugasan Pemerintah sebesar Rp1,8 triliun.
12. ID Food untuk Modal Kerja dan Investasi Program Cadangan Pangan Pemerintah sebesar Rp1,6 triliun.
13. PT PP (Persero) untuk Penyelesaian Proyek Jogja Bawen dan KIT Subang sebesar Rp1,5 triliun.
14. Perum Damri untuk Penyediaan Bus Listrik sebesar Rp1 triliun.
15. Perum Perumnas untuk Restrukturisasi dan Penyelesaian Persediaan sebesar Rp1 triliun.
16. PT Industri Kereta Api (Persero) untuk Pembuatan Kereta KRL sebesar Rp976 miliar. (agt)
