SURABAYA (Berita): Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya berhasil mengamankan seorang warga negara Bangladesh yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Nusa Tenggara Timur dan Australia Federal Police (AFP), Rabu (8/5/2024).
Siaran pers dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya Jumat (17/5/2024) menyebutkan
pria berinisial HR itu diduga kuat terlibat dalam penyelundupan manusia ke Australia.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya, Ramdhani mengatakan, HR mulanya dilaporkan oleh istrinya yang merupakan warga negara Indonesia(WNI), S pada 9 Januari 2024.
Kala itu S mengaku bahwa suaminya meninggalkan rumah tidak diketahui keberadaannya. “Istrinya juga menyampaikan bahwa HR terlibat dalam kegiatan ilegal mendatangkan WNA dari Bangladesh dan Pakistan untuk diberangkatkan ke Australia,” tutur Ramdhani.
Atas laporan tersebut, pada 12 Januari dan 1 Maret 2024, S bekerja sama dengan petugas imigrasi untukmemancing HR agar keluar dari
persembunyiannya. Selanjutnya, pada tanggal 2 April 2024 Kedutaan Besar
Bangladesh mengonfirmasi bahwa
HR memiliki rekam jejak kasus
penyelundupan manusia.
Petugas imigrasi berkoordinasi dengan Subdit Penyidikan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian serta AFP pada 24-25 April 2024 dalam mencari titik terang keberadaan HR.
Pada tanggal 26 April, petugas memanggil seseorang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang diketahui menjadi perwakilan HR. Ia membantu HR dalam rangka memproses layanan keimigrasian untuknya.
Petugas memintanya mendatangkan HR dengan alasan menyelesaikan layanan keimigrasian. Di tanggal 28 April, petugas berkoordinasi dengan Polda NTT dan dinyatakan bahwa HR adalah DPO Polda NTT.
Tanggal 8 Mei, HR tiba di Kantor Imigrasi Surabaya dan kami segera mengamankannya.
“Saat petugas melakukan pengecekan di persembunyian HR, kami juga menemukan warga negara Bangladesh lain,” katanya.
Pada tanggal 11 Mei petugas memeriksa S, M (teman wanita HR), dan Sl (warga negara Bangladesh lain yang tinggal di persembunyian HR) dan menemukan berbagai petunjuk dan alat bukti.
Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Saffar Muhammad Godam menerangkan, pada 13 Mei 2024 petugas imigrasi melimpahkan HR ke Polda NTT.
“Karena HR ini merupakan terduga tindak kriminal penyelundupan manusia DPO Polda NTT, maka kami limpahkan kepada Polda NTT selaku instansi yang berwenang memproses pelanggaran hukum tersebut,” ujarnya.
Dalam hal keimigrasian, HR melanggar Pasal 120 ayat (1) dan (2) UU No. 6 Tahun 2011tentang Keimigrasian.
Sementara itu, pada konferensi pers yang diselenggarakan pada Jumat (17/5/2024), Wakapolda NTT Brigjen Awi Setiyono mengatakan, HR dan komplotannya menggunakan modus memasang iklan di aplikasi Tik Tok dengan menawarkan pekerjaan di Australia untuk menjerat korbannya.
Salah satu korban WN India dimintai uang sejumlah 2.000 Dolar Australia. Sementara itu tiga orang korban WN Bangladesh dan satu orang WN Myanmar dimintai uang sejumlah 30.000 Ringgit Malaysia.
Brigjen Awi menyebut mereka melanggar Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Pidana penjara palingsingkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun. Denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp1,5 miliar. (rel/surati)
