Ketua SMSI Sumut Dorong Pemberitaan Positif Pada Pilkada 2024

  • Bagikan
Berita Sore/ist Ketua SMSI Sumit Erris J Napitupulu pada FGD Bawaslu di Hotel Grandhika, Jalan Dr Mansyur Medan, Selasa (6/8/2024).

MEDAN (Berita): Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Utara, Erris J Napitupulu, menyampaikan tiga hal penting untuk menciptakan kondusifnya suasana menjelang maupun saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Sumut.

Ketiga hal penting tersebut adalah pertama pemberitaan positif yang harus terus digelorakan. Kedua pemberitaan didorong mengedepankan kejujuran (tidak ugal-ugalan) dan ketiga, sinergitas media dengan stakeholder.

Hal tersebut disampaikan Erris J Napitupulu dalam kapasitasnya sebagai narasumber pada FGD ‘Sosialiasi Pilkada Damai Dalam Rangka Menciptakan Stabilitas Pesta Demokrasi yang Kondusif Tahun 2024, yang digelar Bawaslu Sumut di Hotel Grandhika, Jalan Dr Mansyur Medan, Selasa (6/8/2024).

“Media, baik dari sisi wartawan dan juga organisasi medianya, saya pikir terus dan akan terus mendorong pemberitaan yang menuntun masyarakat bersiap menghadapi Pilkada serentak,” ujar Erris.

SMSI Sumut, ujar Erris lebih lanjut, berkomitmen melaksanakan ketiga hal tersebut. “Ini sebagai salah satu bentuk peran SMSI untuk sukses dan damainya Pilkada serentak di Sumut,” ujar Erris.

Disamping itu, SMSI di Sumut juga akan terus memproduksi berita sesuai yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, maupun Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-undang lainnya yang selaras dengan pengaturan pemberitaan.

“Sehingga kami akan terus menghindari berita hoaks, berita yang opini sendiri serta berita yang karena lahir dari tendensius dan kepentingan negatif lainnya, yang merugikan masyarakat dan merusak demokrasi,” ujar Erris.

Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, yang membuka FGD tersebut, mengatakan pihaknya tidak bisa berjalan sendiri untuk mengawasi Pilkada serentak 2024 di Sumut.

Karena itu, sangat penting bagi Bawaslu untuk menggandeng kalangan insan pers di Sumut. Tujuannya untuk ikut melakukan pengawasan Pilkada melalui ruang publik yang terhiasi dengan informasi politik yang positif, mendidik dan juga menghibur.

“Karena Pilkada serentak ini sangat unik, dimana paling banyak daerah kali ini yang akan menggelar Pilkada, sehingga butuh sinergi dari seluruh stakeholder, insan media di antaranya, untuk sama-sama mengawasi,” jelas Saut Boangmanalu.

“Sekecil apapun potensi untuk pelanggaran Pilkada, harus dilakukan langkah antisipasinya. Sekali lagi dalam hal inilah perlu peran media membangun suasana kondusif di pilkada serentak di Sumut,” sambungnya.

Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Sugiatmo, yang juga narasumber mengatakan wartawan berperan penting untuk mendorong Pilkada serentak yang kondusif di wilayah Sumut.

Peran itu dilakukan sejalan dengan amanah UU Pers, seperti pada pasal 3 ayat 1, yakni pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.

“Artinya wartawan tampil mencerdaskan bagi semua pembaca lewat berita yang informatif, terdidik, menghibur dan adanya unsur kontrol sosial,” jelas Sugiatmo, Ketua Bidang Pendidikan PWI Sumut itu.

“Itu menjadi kewajiban atau tanggung jawab moral wartawan, tidak saja pada saat Pilkada, namun secara umum untuk menjaga kelangsungan pembangunan nasional,” jelas Sugiatmo.

Begitu juga dengan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumut, Tuti Alawiyah Lubis, yang sepakat agar Pilkada serentak di Sumut berlangsung damai dan lancar. “Ini harus kita wujudkan bersama-sama,” jelasnya.

Namun di sisi lain, Tuti Lubis mendorong penegakan hukum agar dilakukan seadil-adilnya selama proses Pilkada, sesuai dengan regulasi yang ada, baik bagi pasangan calon maupun tim sukses. “Artinya jangan sampai ada kekuatan yang terbiarkan melakukan pelanggaran.

Sementara itu Sekretaris Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumut Erie Prasetyo juga menekankan pentingnya penindakan serta sinergitas organisasi media dengan Bawaslu. “Sinergi harus terbangun dan dikelola secara berkelanjutan,” jelasnya.

Hadir juga sebagai peserta pada FGD tersebut, di antaranya mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus, seperti HMI, GMKI, PMKRI, GMNI. Kemudian sejumlah mahasiswa dari kampus yang ada di Medan. (rel)

Berikan Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *