MEDAN (Berita): Majelis Komisi KPPU mengeluarkan Penetapan yang menyimpulkan transaksi pengambilalihan saham PT Semen Grobogan oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999.
Oleh karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan
penetapan persetujuan bersyarat atas transaksi akuisisi saham PT Semen Grobogan yang dilakukan PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk pada Sidang Majelis Komisi digelar Senin (26/8/2024) di Kantor Pusat KPPU, Jakarta.
Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU dalam siaran persnya diterima melalui Kepala Kanwil I KPPU Ridho Pamungkas Senin (26/8/2024) menyebutkan, sidang dipimpin Ketua Majelis Gopprera Panggabean, didampingi Aru Armando dan Budi Joyo Santoso selaku Anggota Majelis.
Persidangan memaparkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi PT
Indocement Tunggal Prakasa Tbk dan PT Semen Grobogan dan jangka waktu
pelaksanaannya.
Penetapan tersebut merupakan penetapan Penilaian Menyeluruh pertama yang dikeluarkan KPPU berdasarkan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023. Sebagai informasi, KPPU melakukan penilaian menyeluruh atas transaksi pengambilalihan saham PT Semen Grobogan oleh PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk. Ini karena transaksi tersebut mengakibatkan peningkatan konsentrasi yang signifikan di pasar bersangkutan.
Investigator KPPU melalui berbagai uji atau pengukuran dampak transaksi dalam penilaian menyeluruh, menyimpulkan transaksi tersebut berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sehingga dilaksanakan SidangMajelis Komisi atas hasil penilaian tersebut, dengan register Perkara No. 12/KPPU-M/2024.
Sidang pertama dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 dalam mendengarkan Laporan
Hasil Penilaian Menyeluruh oleh Investigator berikut dengan usulan persetujuan bersyarat untuk memitigasi dampak transaksi tersebut.
PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk dan PT
Semen Grobogan menerima Laporan Hasil Penilaian Menyeluruh tersebut dan menyatakan kesanggupan dalam melaksanakan persetujuan bersyarat serta jangka waktu pelaksanaan persetujuan bersyarat pada Sidang Majelis di 19 Agustus 2024.
Selain itu menetapkan persetujuan bersyarat dan jangka waktu pelaksanaan persetujuan bersyarat atas transaksi tersebut. (wie)
