JAKARTA (Berita): Jajaran pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang
dipimpin oleh Ketua KPPU M Fanshurullah Asa melakukan pertemuan dengan Menteri
Hukum (Menkum) Supratman Andi Atgas di Kantor Menteri Hukum Republik Indonesia pada Selasa (19/11/2024).
Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada Sekretariat Jenderal KPPU menyebutkan hal itu dalam siaran persnya diterima melalui Kepala Kanwil I KPPU Ridho Pamungkas Rabu (20/11/2024).
Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda, utamanya kolaborasi kedua Lembaga untuk mencegah pelanggaran notifikasi merger dan akuisisi oleh pelaku usaha dan dukungan bagi amandemen Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua KPPU Aru Armando, Anggota KPPU
Gopprera Panggabean, dan Anggota Komisi Budi Joyo Santoso, serta Plt. Sekretaris Jenderal Lukman Sungkar dan Kepala Biro Hukum Manaek SM Pasaribu.
Hubungan antara KPPU dan Kemenkum sangat penting untuk mewujudkan iklim
persaingan usaha yang sehat, mendorong perkembangan UMKM, dan memastikan bahwa kebijakan serta regulasi terkait persaingan usaha dan kemitraan dapat berjalan dengan baik.
Dijelaskan Ketua KPPU bahwa, KPPU dan Kemenkum sendiri memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi. “KPPU bertugas untuk mengawasi dan menjaga persaingan usaha agar tidak terjadi praktik
monopoli atau persaingan yang tidak sehat, sementara Kemenkum lebih berfokus pada
penyusunan dan penerapan kebijakan hukum serta penguatan kelembagaan terkait hal
tersebut,” jelas Ifan, sapaan akrab Ketua KPPU.
Terdapat berbagai isu yang diangkat Ifan dalam pertemuan tersebut, utamanya
berkaitan dengan urgensi dukungan bagi amandemen regulasi persaingan usaha Indonesia yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan kolaborasi dalam pencegahan pelanggaran notifikasi merger dan akuisisi.
Ifan menilai dengan meningkatnya pelanggaran dalam notifikasi merger dan akuisisi, dipandang penting untuk menciptakan early warning system bersama
dengan Kemenkum guna mencegah agar pelaku usaha tidak terlambat menyampaikan
notifikasi transaksinya ke KPPU.
Ke depannya ditargetkan pelaku usaha atau notaris yang melakukan pelaporan transaksi atau perubahan akta perusahaannya akan terinformasikan melalui sistem informasi di Kemenkum mengenai kewajiban notifikasi transaksi merger dan akuisisi ke KPPU.
“Early warning system ini sangat penting menurunkan resiko bisnis pelaku usaha, sehingga tidak mengganggu aksi korporasinya, terlebih di masa perekonomian global saat ini yang masih stagnan,” ujar Ifan. (wie)
