MEDAN (Berita): Secara keseluruhan, kinerja
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 hingga Oktober mencerminkan berbagai dinamika.
“Meskipun menghadapi tantangan besar pada sisi penerimaan negara, terutama
dari sektor perpajakan, PNBP memberikan kontribusi positif yang membantu menopang
sebagian besar belanja negara,” kata Arridel Mindra, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)Provinsi Sumatera Utara sekaligus Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut I Kamis (21/11/2024).
Pada rilis kinerja APBN Regional Sumut itu, Arridel juga memaparkan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menunjukkan kinerja sangat baik dengan realisasi Rp2,53 triliun atau 121,56 persen dari target. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) menyumbang Rp1,26 triliun atau 93,81 persen. Sedangkan PNBP lainnya mencatat Rp1,27 triliun atau 172,52 persen .
Dengan capaian Rp2,53 triliun atau 121,56 persen dari target, PNBP menunjukkan pengelolaan yang efisien dan inovatif. Pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU), yang mencapai Rp1,26 triliun mencerminkan efektivitas operasional sektor publik dalam mendukung pembiayaan negara.
“Capaian ini diperkuat oleh kinerja PNBP lainnya, yang menunjukkan kemampuan optimalisasi sumber daya yang dikelola negara,” katanya.
Hal ini menjadi sinyal positif bahwa pemerintah mampu mengelola aset negara untuk mendukung stabilitas anggaran
secara berkelanjutan.
Arridel menyebut di sisi belanja, peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mendukung pembangunan nasional.
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)
menyumbang Rp1,26 triliun atau 93,81 persen, sedangkan PNBP lainnya mencatat Rp1,27 triliun atau 172,52 persen
Dengan capaian Rp2,53 triliun atau 121,56 persen dari target, PNBP menunjukkan pengelolaan yang efisien dan inovatif. Pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU), yang mencapai Rp1,26 triliun mencerminkan efektivitas operasional sektor publik dalam mendukung pembiayaan negara.
Capaian ini diperkuat oleh kinerja PNBP lainnya, yang menunjukkan kemampuan optimalisasi sumber daya yang dikelola negara. Hal ini menjadi sinyal positif
bahwa pemerintah mampu mengelola aset negara untuk mendukung stabilitas anggaran
secara berkelanjutan.
Di sisi pengeluaran, Belanja Negara hingga Oktober 2024 mencapai Rp56,61 triliun atau
78,62 persen dari pagu sebesar Rp72,01 triliun. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp18,81 triliun atau 68,36 persen terdiri dari Belanja Pegawai Rp8,31 triliun (84,79 persen), Belanja Barang Rp7,76 triliun (62,53 persen), Belanja Modal Rp2,67 triliun (51,16 persen), dan Bantuan Sosial Rp59,15 miliar (88,79 persen).
Di sisi pengeluaran, realisasi Belanja Pegawai yang mencapai Rp8,31 triliun atau 84,79 persen dari pagu mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan aparatur negara. Sementara itu, Belanja Modal sebesar Rp2,67 triliun menunjukkan upaya berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur.
Bantuan Sosial yang hampir mendekati 100 persen dari target mencerminkan keberpihakan yang kuat terhadap kelompok masyarakat rentan, dengan distribusi yang semakin baik dan efektif.
“Capaian ini menunjukkan bahwa
anggaran telah dikelola dengan baik untuk menjawab kebutuhan mendesak di berbagai sektor prioritas,” katanya.
Transfer ke Daerah terealisasi sebesar Rp37,80 triliun atau 84,96 persen dari target Rp44,49 triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) mencatat kontribusi terbesar dengan Rp22,86 triliun (87,68 persen), diikuti Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp9,1 triliun (81,02 persen ), yang terdiri dari DAK Fisik Rp2,37 triliun (68,87 persen) dan DAK Non-Fisik Rp6,73 triliun (86,39 persen).
Dana Desa menunjukkan realisasi sebesar Rp4,38 triliun atau 92,70 persen, sedangkan Dana Insentif Fiskal mencapai Rp252,60
miliar atau 59,87 persen . Dana Bagi Hasil (DBH) mencatat Rp1,21 triliun atau 59,26 persen.
Realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp37,80 triliun atau 84,96 persen dari pagu menjadi salah satu penopang utama dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Utara.
Dana Desa yang mencapai Rp4,38 triliun atau 92,70 persen menegaskan fokus pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa melalui berbagai program pembangunan. (wie)
