ACEH SINGKIL (Berita): Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRK Subulussalam dengan jajaran Pemko Subulussalam, meminta agar seleksi PPPK ditunda dan usulkan tenaga kesehatan (Nakes) masuk data base BKN.
Acara berlangsung di ruang Banggar Dewan, Rabu, 9 Oktober 2024. Hadir ketua Sementara dan beberapa Anggota DPRK Subulussalam yaitu Ade Fadli, Rasumin, Ardhiyanto, Antoni, Asmardin, Wandi Jabat, dan Hasbullah dan perwakilan YARA.
Kemudian dari unsur Pemko sendiri, Asisten 1, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Subulussalam.
Edi Syahputra, perwakilan YARA menyampaikan keluhan para Nakes yang tidak bisa mengikuti seleksi PPPK, karena tidak masuk data base BKN,
Bastian dan Safriadi mewakili nakes, mengaku sudah 12 tahun mengabdi di puskesmas Rundeng, tanpa di gaji. Sementara kebutuhan keluarga setiap hari harus dipenuhi.
“Tolong bantu kami pak,“ ucap Safriadi menimpali rekannya.
Kaban BKPSDM, Rano Sartono, menjelaskan awal mula pengusulan PPPK sampai pada tahap pendataan. “Semua sudah kami lakukan sesuai aturan Permenpan RB,“ kata Rano.
Rasumin, perwakilan dewan berharap ada solusi dari Pemko Subulussalam agar para nakes bakti bisa ikut seleksi.
“Bagaimana pun caranya kita harus perjuangkan nasib nakes. Bila perlu semua pihak cari solusi terbaik,“ tegas Rasumin.
Ardhiyanto pun meminta agar pihak BKPSDM terbuka,” kami ingin ada solusi, dari penyampaian tadi kami tidak melihat ada solusi, kita ingin mereka tetap ikut seleksi agar ada keadilan.
“Apalagi saudara – saudara kita nakes ini sudah mengabdi belasan tahun, sangat tidak adil jika mereka tidak bisa ikut seleksi,“ katanya.
Ia juga mengajak kawan kawan DPRK, untuk memperjuangkan tenaga bakti ini, mendapatkan gaji atau honor tahun 2025.
Hasbullah, rekan anggota dewan lainnya, melihat aturan dan mekanisme bisa pelajari bersama untuk membantu agar para nakes bakti bisa mengikuti seleksi ini,
“Intinya pihak BKPSDM harus membangun komunikasi, harus cari solusi secepatnya dan kita putuskan bersama,“ ucapnya.
Antoni juga bersuara, meminta BKPSDM membuka kembali data riwayat usulan yang masuk ke BKN, agar persoalan ini terbuka secara terang benderang.
YARA menyampaikan kekecewaannya terhadap pihak BKPSDM Kota Subulussalam, Edi menilai Kaban BKPSDM bekerja tidak becus terkesan normatif dan kaku.
“Akibat kinerja buruk anda, anak negeri ini yang menjadi korban. Seharusnya jika ada problem maka harus didudukkan lintas sektor untuk mencari solusi,“ papar Edi.
Bayangkan, lanjut Edi, mereka telah bekerja puluhan tahun mengabdi untuk negeri ini, namun tidak mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi hanya karena tidak masuk dalam data base BKN,
Artinya kebijakan anda ini merugikan anak negeri ‘Sada Kata’ yang membuat banyak orang menangis, fikirkan itu, ucap Edi.
Rapat sempat alot dan berjalan tegang karena tidak ada solusi yang jelas disampaikan pihak BKPSDM Kota Subulussalam tentang nasib nakes tersebut.
Rapat yang dipimpin, ketua sementara, Ade Fadly mengambil kesimpulan berdasarkan keputusan bersama DPRK dan Pemerintah Kota Subulussalam akan bersama-sama mengkonsep usulan meminta ke Menpan RB agar menunda sementara seleksi PPPK Tahap I.
Dan mengusulkan Nakes bakti agar masuk dalam data base BKN, sehingga bisa ikut seleksi PPPK Tahap I, “untuk langkah ini besok langsung kita laksanakan dan kita terus berkoordinasi,” tambah Ade.(zel)
