KULASIMPANG (Berita) : Gugus Tugas Kabupaten Aceh Tamiang menggelar simulasi pemberlakuan chek point Posko perbatasan, Sabtu (4/7).
Hal tersebut sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dalam memperketat penjagaan di Wilayah perbatasan.
Adapun lokasi Posko tersebut, Pos Timbangan Perbatasan dan Terminal Type B Kota Kualasimpang.
Kegiatan ini menindaklanjuti Video Conference beberapa waktu lalu antara Forkopimda Aceh bersama empat Forkopimda Kabupaten/Kota terkait penjagaan di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Kegiatan diawali dengan apel gabungan yang dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Aceh Tamiang Drs. Syuibun Anwar, terdiri dari unsur BPBD, unsur Dinas Kesehatan, unsur RSUD Aceh Tamiang, unsur Dinas Perhubungan, TNI, Polri, Satpol PP dan WH.
Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Perhubungan Aceh Tamiang Drs. Syuibun Anwar mengatakan, Tim Gabungan ini masuk dalam Gugus Tugas Kabupaten yang siap menjaga dan mengawasi perbatasan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan tugas setiap unsur-unsur terkait dalam menjalankan peran dan fungsinya dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab.
Syuibun juga menjelaskan flow chart alur pemeriksaan penanganan pencegahan Covid-19 di Perbatasan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Aceh, bahwa kendaraan yang masuk dan keluar Aceh terlebih dahulu akan dilakukan pemeriksaan, mendata identitas penumpang dan awak kendaraan baik yang keluar maupun yang masuk di wilayah perbatasan.
Selanjutnya, Tim Gabungan nanti akan melaksanakan tugasnya dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen sesuai aturan dan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah dalam mengizinkan atau tidak bagi penumpang dan awak kendaraan untuk melanjutkan perjalanan.
Kemudian Syuibun melanjutkan dengan membagi tugas kepada unsur Aparat Keamanan untuk memback up dan memastikan keamanan di lokasi pemeriksaan.
Khusus Kepada Tim Medis sebagai Garda terdepan memiliki tugas melakukan pengecekan penanganan protokol kesehatan dengan melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada penumpang dan juga awak kendaraan dengan menggunakan thermo gun dan memberikan keputusan terkait kesehatan penumpang maupun awak kendaraan.
“Pada simulasi ini, ditampilkan juga adegan, bila nantinya ada masyarakat yang memiliki suhu tubuh tinggi, petugas akan menempatkan pada ruang isolasi sementara untuk dilaksanakan rapid tes.
Jika hasilnya reaktif, maka tim kesehatan akan membawa warga tersebut untuk selanjutnya dilakukan Tes Swab di RSUD Aceh Tamiang,” jelas Syuibun.
Dalam Kesempatan tersebut Syuibun menyampaikan bahwa, simulasi ini dibuat di dua tempat yaitu di Pos Timbang Perbatasan sebagai Pos Check Point bagi yang masuk dari luar Aceh, sementara di Terminal Kota Kualasimpang sebagai Pos Check Point pemeriksaan surat-surat untuk masyarakat yang keluar Aceh.
“Bagi masyarakat luar nantinya yang akan memasuki wilayah Aceh diwajibkan membawa surat Keterangan Kesehatan hasil Tes Rapid atau Tes Swab.
Sementara bagi yang akan berpergian keluar dari daerah Aceh disamping harus memiliki surat keterangan kesehatan juga harus menunjukkan Surat Keterangan Berpergian dari Datok Penghulu (Kepala Desa), jika tidak ada surat tersebut maka tidak diizinkan untuk melanjutkan perjalanan masuk ataupun keluar Aceh.
Syuibun menambahkan, pemberlakuan pembatasan keluar masuk Aceh, saat ini sedang menunggu instruksi dan perintah lebih lanjut, hanya saja untuk saat ini masih dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan himbauan menggunakan masker bagi yang masuk dan keluar Aceh,” ujarnya.
Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Agusliayana Devita, S.STP, M.Si selaku Juru Bicara Pemerintah Kabupaten setempat mengatakan, jika pemberlakuan pembatasan keluar masuk Aceh sudah aktif sesuai instruksi dari Pemerintah Provinsi Aceh.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memohon dukungan dan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Aceh untuk kelancaran pelaksanaan tugas dilapangan, karena Aceh Tamiang merupakan pintu gerbang Aceh jalur lintas paling padat dan ramai dibandingkan dengan 3 jalur perbatasan lainnya.
“Aceh Tamiang siap menugaskan personilnya untuk membantu Provinsi, hanya saja dibutuhkan dukungan anggaran dan sarana prasarana, sesuai yang telah di usulkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan,” jelasnya. (hen)
