MEDAN (Berita): PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mampu menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dengan juga berfokus pada bisnis internasional dan terus berupaya menjadi gerbang pembiayaan perdagangan dan investasi internasional (trade finance and investment gateaway) yang terdepan, dengan menyediakan pendanaan internasional.
VP Investor Relation BNI, Roekma Hariadji mengatakan hal itu pada Public Expose Live 2020 yang digelar PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara virtual 24-28 Agustus 2020 diikuti 50 emiten.
Melalui upaya-upaya tersebut, kata Roekma, segmen bisnis internasional tercatat tumbuh impresif, meski di tengah pandemi, dengan pertumbuhan sebesar 17,1 persen (yoy), menjadi Rp2,2 triliun, dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,81 triliun.
Kantor cabang di luar negeri membukukan lonjakan laba sebelum pajak sebesar 77,2 persen menjadi Rp 907,4 miliar, didukung fee base income yang melesat 34 persen dan pembiayaan atau kredit internasional yang mencapai Rp62,45 triliun.
“Hal ini semakin memperkuat kinerja kredit BNI sepanjang semester pertama tahun ini,” tegasnya.
Ia menambahkan Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI Tumbuh 2 Digit Penyaluran kredit BNI tersebut ditopang oleh kinerja penghimpunan DPK. BNI membukukan likuiditas yang cukup, guna mendanai ekspansi.
Pada paruh pertama tahun 2020, perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 662,38 triliun, atau tumbuh 11,3 persen secara
tahunan (year on year/yoy), dari Rp 595,07 triliun pada paruh pertama tahun 2019.
Pertumbuhan DPK tersebut lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan DPK di industri per Juni 2020 yang tumbuh 7,95 persen yoy. Hal ini menunjukkan bahwa BNI masih memiliki kelonggaran likuiditas, yang terkonfirmasi dari rasio kredit terhadap DPK (loan to deposito ratio/LDR) yang berada di level 87,8 persen. Demikian juga dengan rasio kecukupan likuditas (liquidity coverage ratio/LCR) sebesar 189 persen atau terus membaik dari posisi akhir tahun 2019 yang sebesar 182 persen.
“Limpahan likuiditas tersebut memungkinkan BNI untuk terus melakukan ekspansi kredit,” ungkapnya.
Pada saat perekonomian terkontraksi 5,23 persen yoy sepanjang semester pertama tahun 2020 karena dampak pandemi Covid-19, BNI tetap menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik dengan pertumbuhan yang selektif dan terukur.
Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, tambahnya, BNI terus aktif menyalurkan kredit beriringan dengan program-program pemerintah, antara lain PEN.
VP Investor Relation BNI, Roekma Hariadji mengatakan pertumbuhan kinerja BNI sepanjang semester I-2020 sejalan dengan program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, di mana BNI berperan aktif sesuai dengan arahan kementerian BUMN untuk mengucurkan kredit dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Dalam program PEN, BNI sampai dengan 24 Agustus 2020 telah menyalurkan kredit senilai Rp12,03 triliun, atau setara dengan leverage sebesar 2,4 kali dari dana yang ditempatkan pemerintah senilai Rp5 triliun. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 tentang penempatan dana pemerintah di Bank Umum, serta PMK Nomor 71 dan 98 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah kepada pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.
Mayoritas dana tersebut disalurkan ke sektor usaha kecil, yakni senilai Rp6,95 triliun atau 57,8 persen dari kredit yang dikucurkan dalam rangka PEN. Kredit yang terkucur di sektor kecil terutama mengalir ke sektor perdagangan, pertanian, dan sektor jasa.
“BNI memonitor dengan ketat pengucuran kredit PEN ini, untuk memastikan kualitas kredit tersebut,” jelasnya.
Tidak hanya itu, BNI kembali ditunjuk pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), untuk menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif bagi pelaku usaha mikro.
BNI dipercaya oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyalurkan Bantuan Presiden Produktif bagi pelaku usaha mikro sebesar
Rp2,4 juta per orang.
Untuk tahap pertama, Kementerian Koperasi dan UKM, bekerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM sebagai lembaga pengusul, menetapkan 316 ribu lebih penerima bantuan pelaku usaha mikro yang disalurkan melalui BNI.
“BNI dipilih menjadi bank penyalur karena mampu menyediakan sistem penyaluran yang terintegrasi dengan baik, dari pembukaan rekening secara kolektif sampai tahap monitoring pencairan,” katanya.
.BNI juga mampu memberikan kemudahan penerima dalam proses pembuatan
rekening (dengan sistem burekol atau buka rekening kolektif) sehingga para penerima hanya perlu melakukan proses aktivasi rekening sebelum buku tabungan dan kartu debit dapat diambil di outlet BNI.
Selain itu, BNI juga telah menyalurkan dana Program Bantuan Subsidi Upah / Gaji bagi pekerja/buruh dengan total sebesar Rp1,09 triliun kepada 912.097 penerima untuk tahap pertama. (Wie)
