KUALASIMPANG (Berita): Bupati Aceh Tamiang Mursil, SH, M.Kn beserta Wakil Bupati T. Insyafuddin, ST, Ketua DPRK, Sekretaris Daerah dan para Kepala OPD mengikuti Rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) melalui Video Conference dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2021 yang berlangsung di Aula Setdakab setempat. Acara Musrenbang tersebut dibuka oleh Plt. Gubernur Aceh dan dikuti seluruh Bupati dan Walikota se-Aceh, Rabu (29/4).
Musrenbang tersebut dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Aceh dengan Agenda, pembahasan Musrenbang yang memfokuskan pada penanganan Covid-19 yang tengah melanda di berbagai daerah. Video Conference ini terhubung langsung dengan Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakilkan oleh Dirjen Keuangan.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Keuangan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh atas penyelenggaraan Musrenbang secara virtual yang telah melalui tahapan mulai forum konsultasi publik yang dilaksanakan di tingkat Pemerintah Aceh.
“Walaupun Pendemi global Covid-19 kini mengancam seluruh wilayah tanah air, termasuk Provinsi Aceh, namun hal ini tidak menghalangi Pemerintah Aceh untuk menggelar agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi,”ujarnya.
Adapun fokus pada Musrenbang ini adalah pemulihan ketahanan ekonomi dengan Fokus Pengembangan Agrobuilding Pemberdayaan Peningkatan Ketahanan Pangan Dan Optimalisasi Kebijakan serta Penanganan Covid-19.
“Sebelumnya saya sampaikan untuk tetap semangat dan tabah menghadapi pandemi ini, catatan kami hingga 27 April 2020 tercatat di Aceh sekitar 1832 orang dengan status ODP, 83 orang status PDP, 9 orang positif Covid-19, 4 orang sembuh, dan 1 orang meninggal, semoga kita semua terhindar dan di jauhkan dari penyakit ini.
Lanjutnya, kondisi pandemi ini kedepan diperkirakan masih belum terlalu kondusif, terutama pertumbuhan ekonomi global yang mana telah terjadi perlambatan akibat pandemi. Sehingga tahun 2021 merupakan masa pemulihan dan difokuskan pada pembangunan ekonomi global terutama yang berasal dari penyebaran Covid-19.
Untuk itu, diminta kepada Pemerintah Daerah agar segera melakukan perubahan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, Pemerintah juga di minta untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Tokoh Masyarakat untuk mensosialisasikan agar masyarakat tidak mudik, dan untuk yang terlanjur mudik segera lakukan isolasi mandiri, Pemerintah diharapkan menyediakan tempat karantina dan bantuan,”pintanya
Dalam penyusunan RKPA Tahun 2021 Kemendagri menyiapkan 2 skenario yaitu, jika Covid-19 berakhir tahun 2020 maka Pemda diminta untuk pemulihan ekonomi pacsa Covid-19 pada sektor yang paling berdampak pada Covid-19 seperti perdagangan, industri, pertanian, dan UKM.
Namun apabila masih berlanjut sampai di awal tahun 2021 maka Pemda diminta untuk melanjutkan dan memprioritaskan program dan kegiatan penanganan Covid dengan fokus pada kesehatan dan pengembangan sosial dan birokrasi pemerintah.
“Namun, kita semua sangat berharap agar Pandemi Covid-19 ini segera berlalu sehingga keadaan kembali kondusif,” tutur Dirjen Keuangan. (hen)
