Batu Bara (Berita): Fraksi PKS dan PPP DPRD Kabupaten Batubara menerima dan menyetujui nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) P APBD Tahun 2020 dijadikan Rancangan P APBD Batubara dengan memberikan rekomendasi dan catatan.
Hal ini disampaikan juru bicara F PKS M Abduh Afrian Marpaung dan H Darius SH dalam pendapat akhir fraksi terhadap laporan Banggar tentang hasil pembahasan KUA-PPAS P APBD Tahun 2020 pada rapat paripurna, Kamis (23/07/2020).
F PKS mendorong rekomendasi Banggar agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melengkapi data secara akurat dan terperinci mengenai potensi dan objek sumber pendapatan daerah.Selanjutnya mengambil langkah strategis meningkatkan PAD.Berkaitan langsung poin ke empat rekomendasi Banggar terhadap optimalisasi sumber PAD dalam menutupi kehilangan penerimaan daerah akibat diterbitkannya Perpres No:12 Tahun 2020 tentang penempatan Pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non alam, ujarnya.
Meningkatkan PAD di sektor pariwisata membuat site plan destinasi objek pariwisata agar anggaran pembangunan dapat disetringkan dengan pusat.Terkait pemutusan peserta BPJS PBI bersumber APBD Provsu sebesar 60 persen (11000) F PKS dapat mempertanyakan dan menindaklanjuti keputusan itu.Sebab akan menimbulkan permasalahan massal diBatubara.Sementara F PPP berharap agar Pemkab Batubara mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah dengan cara ekstensifikasi/ intensifikasi sesuai kontribusi diterapkan. Rapat dipimpin Ketua DPRD M Syafi’I dihadiri Wakil Ketua Ismar Khomri,Syafrizal, Anggota DPRD Batubara,Sekdakab Batubara,Forkopimda dan OPD. (als)
.
