MEDAN (Berita): Anggota DPR RI Komisi X dari Partai Gerinda Prof. Djohar Arifin Husin mengatakan, sangat menyesalkan atas kebijakan pemerintah akan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
“Kita memprotes keras pemerintah yang akan menaikkan BPJS. Kita harap agar pemerintah mengkaji ulang bahkan membatalkan kenaikan itu.
Demikian Djohar menjawab Berita, kemarin, menyikapi rencana pemerintah dengan menerbitkan Perpres baru tentang kenaikan iuran BPJS.
Dikatakan Djohar, kenaikan iuran kesehatan tersebut telah diterbitkannya Perpres No. 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Saat ini rakyat Indonesia sedang dalam kesusahan imbas dari Covid-19 ini.
Kenapa pemerintah harus menambah kesusahan rakyat lagi.
“Untuk makan saja sudah susah, pengangguran bertambah bahkan banyak rakyat yang sudah tidak punya penghasilan lagi”, sebutnya.
Djohar mempertanyakan, padahal sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi agar kenaikan tersebut dibatalkan.
Kenapa pemerintah tidak menghormati lembaga terhormat tersebut, cecarnya.
Apalagi sebelumnya, usulan untuk tidak diberlakukannya kenaikan tersebut, itu juga hasil reses kita di lapangan yang melihat langsung kesulitan yang dihadapi rakyat sudah sangat memprihatinkan, ujar Djohar.
“Kenapa pemerintah memaksakan kehendak dan tidak memperdulikan suara rakyatnya. Padahal, kesehatan rakyat semestinya tanggung jawab pemerintah bukan malah membebaninya”, tambahnya.
Kita belum tahu wabah pandemi ini kapan berakhirnya.
Selain, pemotongan dari setiap kemitraan kita di kementerian sudah dipotong untuk membantu pemerintah untuk memutus mata rantai Covid-19.
Karena itu kita berharap dana-dana stimulus anggaran untuk pengusaha itu juga bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat Indonesia saat ini.
Sensitiflah pemerintah pada kondisi ini, tutup Djohar. (lin)
