BELAWAN (Berita): President Indonesian Maritime Pilots’ Association (Inampa), Pasoroan Herman Harianja dan Ketua DPP INSA, Camelia Hartarto, mendesak pemerintah menertibkan oknum-oknum aparat hukum yang sering merazia kapal tanpa prosedur yang jelas.
Mengutip pernyataan Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartarto melalui keterangan tertulis tanggal 12 Mei 2020, kata Herman, ada lima kapal dilakukan pemeriksaan dan penangkapan kapal nasional di laut oleh aparat tanpa melalui prosedur dan alasan yang mengada-ada.
Hal yang sama juga terjadi awal bulan April 2020, kapal yang sedang melakukan kegiatan STS (Ship to Ship) di daerah resmi di perairan Karimun, Kepri ditangkap padahal semua legalitas formal telah dipenuhi dan sesuai melakukan kegiatan, karena sudah mendapat persetujuan dari KSOP (Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhab) setempat.
Di saat ekonomi bangsa karena Covid-19 sangat lesu, maka pihak swasta khususnya sektor maritime pelayaran, jasa STS dan turunannya, berusaha untuk meningkatkan devisa bagi negara dan pekerjaan bagi warga, tapi ulah oknum yang tidak prosedural dan mengada-ngada membawa dampak sangat fatal terhadap kerugian ekonomi, politik, sosial, terutama image kepada pihak luar tentang kepastian hukum berbisnis di Indonesia.
Inampa bersama INSA dan asosiasi maritim lainnya berharap agar Presiden Jokowi segera menuntaskan hal ini. “Kita terlalu banyak instansi yang mengurusi dan campur tangan di laut, seyogyanya Coast Guard Indosenesia sebagaimana diamanatkan UU No17 Tahun 2008 harusnya tampil sebagai instansi yang bertanggung jawab untuk hal ini,” ujar Herman didampingi Vice President Bidang Hubungan Antar Lembaga/Hubungan Internasional Capt Syamsul Bahri Kautjil, Pandu Selat Malaka, Capt Apri Hutagalung dan Biro Hukum, Sihar HP Sihite di sela-sela berbuka puasa bersama di Medan, Rabu (29/5).
Sebagai organisasi pilot kelas dunia, kata Herman, Inampa juga menerapkan standar pelayanan sesuai protokol kesehatan Covid-19 di berbagai pelabuhan seperti di Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar dan pelabuhan lainnya, agar tetap bisa melayani kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan. (att)
