Panitia Vaksinasi Massal Diminta Bertanggungjawab

  • Bagikan
Ribuan warga saling berdesakan ingin mendapatkan vaksinasi, saat pelaksanaan vaksinasimassal di Gedung Serba Guna (GSG) Jl. Willem Iskandar. Beritasore/ist
Ribuan warga saling berdesakan ingin mendapatkan vaksinasi, saat pelaksanaan vaksinasimassal di Gedung Serba Guna (GSG) Jl. Willem Iskandar. Beritasore/ist

MEDAN ( Berita ) : Pelaksanaan vaksinasi massal yang berlangsung ricuh di Gedung Serba Guna (GSG) Sumut, Jl. Willem Iskandar, dikritik keras.

Anggota DPRD Sumut memintapanitia pelaksana bertanggungjawab atas peristiwa itu.

Dua orang anggota DPRD Sumut, berbicara kepada Wartawan, Rabu (4/8). Mereka adalah Hendro Susanto dan Zeira Salim Ritonga.

Kedunya, mengomentari tentang pelaksanaan kericuhan pelaksanaan vaksinasi massal.

Dimana terjadi desak-desakan ribuan warga yang ingin mendapatkan vaksinasi. “Ini kan masih PPKM level 4 di Medan.

Jangan sampai, semangat membantu masyarakat untuk divaksin, justru berpotensi mencederai PPKM,” ucap Hendro Susanto, yang juga Ketua Komisi A DPRD Sumut itu.

Hendro juga mengatakan, kerumunan yang terjadi kemarin, dikhawatirkan berpotensi menimbulkan klaster baru penyebaran virus Corona.

Dia menyarankan komisi yang membidangi kesehatan di DPRD Sumut memanggil panitia penyelenggara vaksinasi Corona tersebut.  “Kita minta panitiatanggungjawab dan menjelas-kan kejadian ini,” ucapnya.

Kata Hendro, harusnya panitia pelaksana bisa mengendalikan membluknya masyarakat yang akan mengikuti vaksinasi.

“Harusnya kan bisa dilakukan secara baik, rapi, berdasarkan kuota per hari.

Yakni dengan pendataan calon penerima vaksin, disesuaikan dengan PPKM, bisa online melalui aplikasi atau door to door,” kata Hendro.

Sementara itu, anggota DPRD Sumut lainnya  Zeira Salim Ritonga, juga menyesalkan kejadian itu.

“Tujuan vaksin ini kan menambah imun tubuh, bukan malah menambah klas terbaru pendemi Covid 19,”ujarnya.

Selain itu, terkait dengan kehadiran pejabat pusat yang berkunjung ke daerah, Zeira menegaskan, jika memang mengundang keramaian, sebaiknya ditunda atau dilakukan dengan cara lain.

“Kita minta jangan terulang kembali, dan juga pola vaksinasi tidak perlu harus melibatkan jumlah banyak, dan bisa dilakukan sesuai nomor urut secara terbatas dan lokasinya dapat dilakukan, misalnya dipuskesmas,” pungkasnya.  (Wsp)

Berikan Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *