MEDAN (Berita): Pakar Politik dan Sosial Dr. Dadang Dermawan Pasaribu MH, mengatakan, pemerintah Indonesia saat ini memasuki era Koleptografi atau fhotografi. Dimana orang kaya atau pengusaha berkaloborasi dengan penguasa menciptakan korupsi.
“Ini artinya, sistim yang dibangun keduanya berdampak buruk kepada kehidupan sosial dan merugikan negara”, ujarnya kepada Berita belum lama ini.
“Era Kleptografi, dimana orang kaya yang berkuasa berkolaborasi dengan penguasa dan mencuri uang negara dengan berbagai cara dan menghalalkannya. Itulah yang terjadi hari ini,” ucap Dadang.
Dadang juga membenarkan, dengan bermunculannya kasus-kasus korupsi BUMN yang belakangan ini terungkap dan juga banyak kasus kepala daerah yang masuk bui dan juga petinggi negara yang juga merasakan terali besi akibat kolaborasi tersebut.
Lebih jauh Dadang mengamati, sistim yang mereka bangun ditengah proses melaksanakan roda pemerintahan akan sulit dihempang bila tidak ada keinginan dari pemerintah selaku penguasa untuk memperbaikinya.
“Bahkan, situasi ini akan berlanjut dan diperparah lagi bila undang-undang yang berlaku sudah dilanggar yang juga sudah kita lihat hari ini dengan banyaknya timbul kasus-kasus korupsi yang dilakukan keduanya yaitu pengusaha dan penguasa akibat kolaborasi mereka”, papar Dadang
Sementara dalam pembahasan lain, menyikapi para calon kepala daerah yang akan muncul, dari pengamatan mereka selalu akedemisi, mereka menyimpulkan, ada empat kalangan yakni dari kalangan pengusaha, birokrasi, partai dan preman.
“Empat kalangan inilah yang akan muncul kepermukaan yang akan mencalonkan diri maju dalam Pilkada kedepan. Ini bisa kita buktikan hampir semua daerah di Indonesia yang muncul dari ke empat kalangan ini. Sementara dari kalangan atau unsur lain seperti dari akedemisi,tokoh agama akan kalah karena tidak memiliki uang,” kata Dadang.
Namun, ujuk-ujuk keempat kalangan walaupun satu diantara empat kalangan ini akan menjadi pemenangnya tapi akhirnya keempat kalangan ini akan berkolaborasi dan bekerjasama menciptakan sistim atau praktek-praktek proses demokrasi yang tidak berkeadilan dan bermartabat.
“Untuk saat ini kita tidak bisa berharap untuk menciptakan demokrasi yang adil, jujur dan bermartabat. Itu bisa dicapai bila partai-partai politik dan pemerintah berniat memperbaiki sistim perpolitikan dan demokrasi. Selain itu rakyat juga berkeinginan ikut memperbaiki proses demokrasi terutama melihat rekam jejak calon yang akan dipilih. Yakni orang-orang yang bakal bisa memimpin dan memiliki rekam jejak yang berkualitas,” pungkas Dadang. (lin)
