KUALASIMPANG (Berita): Maraknya fenomena Bank Keliling (Rentenir) yang ada di perkampungan-perkampungan dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, dengan memberikan kemudahan dalam peminjaman dana, namun mencekik nasabah dalam pengembaliannya dinilai sangat meresahkan Masyarakat.
Untuk menuntaskan permasalahan ini Bupati Aceh Tamiang H. Mursil, SH, M.kn melalui Bagian Tata Pemerintahan Setdakab menggelar rapat pembahasan penanganan rentenir bersama seluruh Camat pada 12 Kecamatan, seluruh Kepala OPD terkait, para Alim Ulama serta para Da’i Kecamatan dan Perbatasan, acara berlangsung di Aula Setdakab, Senin (29/6).
Dalam rapat yang dipimpin langsung Bupati Aceh Tamiang H. Mursil secara tegas menyampaikan, agar segala bentuk rentenir meski yang berkedok koperasi simpan pinjam dan sejenisnya harus diberantas dengan segera.
Dari informasi yang Ia terima, para peminjam tidak mengetahui berapa persen ketentuan bunga yang ditetapkan oleh rentenir dalam mengembalikan pinjaman, sehingga jika sudah jatuh tempo pembayaran, peminjam tidak bisa mengembalikan, bunga tersebut akan terus bertambah hingga jumlah bunga lebih besar dari total pinjaman awal.
“Keadaan ini sangat mencekik masyarakat, sehingga perlu kita ambil langkah dan tindakan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahayanya riba. Namun walaupun begitu hutang harus tetap dibayar”, ungkap Mursil.
Bupati berharap, para Da’i Kecamatan dan Perbatasan ikut andil menyelesaikan secara perlahan masalah ini. Para Da’i bisa melakukan sosialisasinya dengan menyebarluaskan ayat-ayat Al-Quran dan Hadist tentang bahayanya aktivitas riba melalui ceramah dan dakwahnya disetiap majelis,” pintanya.
Bupati menambahkan, kepedulian Pemerintah pada maraknya fenomena rentenir sangat besar. Selain melakukan sosialisasi, rencana teknis yang akan dilaksanakan yakni Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang akan membuat semacam lembaga keuangan dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) seperti simpan pinjam bagi warga kampung yang membutuhkan pinjaman dana.
“Nanti akan kita koordinasikan dulu dengan Provinsi melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan, apakah bisa rencana teknis tersebut direalisasikan, jika disetujui maka kita akan langsung buat Perbupnya”, ujarnya.
Sementara Wakil Bupati Aceh Tamiang H. T. Insyafuddin, ST pada kesempatan tersebut juga menyampaikan, permasalahan mengenai rentenir ini sebenarnya sudah pernah dibahas hanya saja kemarin-kemarin praktik dilapangan belum sesemarak seperti saat ini.
“Jangan orang yang mengambil pinjaman kepada rentenir saja yang didata, tetapi kita data juga rentenirnya, dan satu lagi yang harus kita kuatkan untuk memusnahkan para rentenir di Bumi Muda Sedia ini yaitu kita kuatkan Eksekutornya,” jelasnya.
T. Insyafuddin menambahkan, jika kita mengerti dan memahami hadist-hadist tentang riba, maka tidak akan ada yang berani mengambil uang rentenir.
“Mari mulai saat ini, kita kembali aktifkan wirid-wirid dan ceramah keagamaan di kampung-kampung. Kalau bisa selama sebulan ini topik pembahasan yang dibahas dalam setiap majelis adalah bahaya riba dan bahaya rentenir.
“Perlahan kita rapikan dan sinergikan program-program pendukung untuk membumihanguskan rentenir di Aceh Tamiang, yang membuat kita kalah, karena kita belum menemukan solusi yang tepat, namun kita harus tetap semangat untuk terus menyebarkan kebajikan di Bumi Allah,” tuturnya.
Dalam rapat tersebut Bupati Aceh Tamiang dan Wakil Bupati menginstruksikan Kepada para Camat, agar membuat spanduk-spanduk terkait larangan dan menolak keras masuknya rentenir pada setiap kampung.
Selanjutnya Camat sampaikan kepada Datok Penghulu untuk mendata siapa saja warganya yang terjebak dengan aktivitas riba agar bisa dicari bersama jalan keluarnya. (hen)
