JAKARTA (Berita): Polemik pencopotan Brigjen Polisi Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dikembalkan ke institusi Kepolisian, terus mendapat sorotan berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah.
Menurut Fahri Hamzah, peristiwa ini biasa dalam manajemen sumber daya manusia (SDM), kelembagaan selama ini.
“Ada yang ditugaskan, ada yang dikembalikan, biasa aja. Jadi tak harus dijadikan polemik.
KPK dan Polri harus kompak,” kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, yang diterima di Jakarta, Kamis (6/4/2023).
Bahkan, Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini sependapat dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar mutasi dilakukan sesuai aturan dan jangan dibuat gaduh.
“Saya kira betul kata presiden, yang penting jangan ribut. Jangan dituduh flexing atau Formula E. Ini formula KPK-PolrI. Ayo kompak!” ajak Fahri.
Namun tambah Fahri, kalau dirinya ditanya, dan berdasarkan pengalaman, wilayah siapa sebenarnya penempatan pegawai KPK, yang berasal dari luar KPK, adalah wilayah KPK, bukan wilayah Kepolisian.
Mengapa ? Karena KPK itu pengguna yang mengetahui apa yang diperlukan dan KPK itu lembaga independen dalam rumpun eksekutif, sesuai Undang-Undang KPK lama dan baru sama saja.
“Untuk diketahui di KPK itu banyak pegawai ada dari BPK, BPKP, Polri, Kejaksaan, BUMN, dan lain lain.
Atas permintaan KPK, mereka diperbantukan. Tapi penggunaan dan penempatannya tentu sesuai aturan SDM KPK dong, sebab kalau ikut aturan lembaga lain yang beragam akan merepotkan KPK,” ujarnya.
Dalam kasus seseorang sudah habis masa jabatannya di KPK, lanjut Fahri, maka mereka pasti dikembalikan karena pada karir inti mereka ada pada lembaga asal dan penugasan mereka di KPK hanya sementara.
“Adapun jika di lembaga asal belum ada posisi, pasti mereka diparkir dahulu. Itu biasa.
Jadi teman-teman, mari kita dukung lembaga negara supaya kompak.
Jangan untuk kepentingan pribadi kita mereka diadudomba. Nanti rakyat yang rugi karena kekacauan lembaga negara pasti berakibat buruk pada kinerja mereka dalam pelaksanaan tugas negara,” imbuh mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.
Fahri mensinyalir ada sekelompok pihak yang senang sekali mengadu domba antara KPK dengan lembaga lain.
Bahkan ia mengingatkan kasus-kasus yang dulu, seperti Cecak Vs Buaya dan lainnya.
“Itulah kerja-kerja para ‘petualang’ yang ingin menciptakan kerusuhan dan bentrokan antar lembaga negara.
Padahal mereka harus bersatu. Sebagai pembayar pajak, kita ingin lembaga – lembaga ini bersatu mengamankan uang tambang, pajak dan cukai kita.
Bukan malah sebaliknya kita membiarkan mereka bertengkar pada saat pesta pora penggerogotan uang negara di hulu dan di hilir terjadi secara kasat mata,” ujarnya politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.
Bahkan Fahri mengaku kalau dari dulu dirinya tidak pernah senang melihat kelakuan orang-orang yang mengadu domba KPK dengan lembaga lain.
Fahri Hamzah berharap Pimpinan KPK dan Polri khususnya, harus tetap bersatu menghadapi ujian dan cobaan kepada bangsa yang tidak semakin mudah. (aya)
