SIMALUNGUN (Berita): Diharapkan Pendistribusian Sembako bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 di Kab. Simalungun, jangan sampai ada yang tumpang tindih, dan harus dilakukan identifikasi, dan berkeadilan.
Demikian, dikatakan Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani SH, diruang kerjanya pada Senin (19/5) usai menghadiri rapat Paripurna Dewan di Pematangraya.
Contohnya yang sudah dapat dari Program Kementrian Sosial, Keluarga Harapan (PKH), Dana Desa, dan Prakerja dan lainya harus dilakukan Identifikasi, agar lebih tertib dalam pendistribusian dan sampai kepada masyarakat yang lebih membutuhkanya.
Menurut Timbul, jangan sampai ada masyarakat di Simalungun, yang terkena dampak Covid-19 khususnya, tidak makan lagi, karena sudah diberhentikan dari pekerjaanya, yang pasti harus diutanakan yang betul membutuhkan.
Sementara itu menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Simalungun Juarsa Siagian SE, menjelaskan, seharusnya Pemerintah dalam menyalurkan Bantuan Sosial harus menggunakan data yang sebenarnya, jangan menggunakan data yang lama, perangkat desa harus mampu merubah data dengan data baru bukan data yang dipakai tahun 2015.
Apalagi Dana Desa tersebut dapat dibenarkan untuk penanganan wabah Covid-19 untuk membantu masyarakat yang tetkenah dampak Covid-19 tersebut.
Dibeberapa Kecamatan selaku anggota DPRD Simalungun saya telah melakukan perubahan data, seperti di berbagai Kecamatan diantaranya Kec. Tanah Jawa, Kec. Maligas, Kec. Bandar, dan Kec. Silimahuta ujar politisi Gerindra itu. (sur)
