MEDAN (Berita): Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara menggelar ‘Evaiuasi Program kerja dan capacity building TPAKD Se-Sumatera Utara yang tujuannya untuk mendorong akses keuangan daerah.
“Capacity building ini juga untuk mendorong potensi daerah dan meningkatkan literasi serta inklusi keuangan daerah,” kata Khoirul Muttaqien, Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Rabu (4/12/2024).
Muttaqien berbicara pada acara ‘Evaluasi Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)’ yang digelar OJK Provinsi Sumut di hotel JW Marriott Medan Rabu (4/12/2024).
Acara itu dihadiri Pj Gubsu diwakili Plt Sekda Provsu M Armand Effendy Pohan yang juga selaku Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sumut, pimpinan Bank, mewakili Bupati/Wali Kota di Sumut.
Capacity building TPAKD ini, jelas Muttaqien, ada SE dari Mendagri tentang TPAKD yang
tujuannya untuk mendorong ketersediaan akses keuangan, potensi daerah bidang literasi dan inklusi.
Ada target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Makanya untuk mencapai target 8 persen butuh Rp57 triliun. Jadi melalui TPAKD bisa jadi alat untuk mencapainya. “Saya di Sumut bulan Juni 2024, namun saya sudah sampai ke sejumlah daerah tingkat II termasuk sampai ke Nias dan Madina,” kata Muttaqien.
Di Sumut, TPAKD sudah terbentuk di 33 kabupaten/kota, bahkan tahun 2020 Sumut menjadi provinsi terbaik dalam penyediaan akses keuangan daerah. TPAKD didukung oleh industri jasa keuangan (ada gadai, sekuritas, pembiayaan dan lain-lain).
Muttaqien juga memaparkan tentang entitas sektor jasa keuangan di Sumut yakni perbankan, industri keuangan non bank atau IKNB (perusahaan pembiayaan, modal ventura, asuransi jiwa/umum, dana pensiun, gadai swasta dan lembaga keuangan mikro) serta pasar modal.
Pada posisi September 2024, sektor perbankan, aset Rp352,50 triliun naik 5,10 persen yoy dan stabil. Ini menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola asetnya cukup baik. Dana pihak ketiga (DPK) Rp324,88 triliun juga naik 4,80 persen yoy. Sedangkan rasio kredit bermasalah (NPL) 1,87 persen, turun 16 bps yoy.
“NPL berada dalam posisi aman, bahkan mengalami perbaikan dibanding posisi sama tahun lalu,” ujarnya.
Kredit yang disalurkan ke masyarakat juga cukup baik tercermin dari loan to deposit ratio (LDR) dalam range 84,58 persen naik dibanding posisi sama tahun 2023 (yoy) sebesar 82,54 persen.
Penyaluran kredit sampai akhir September 2024 sebesar Rp 275 triliun naik 8,35 persen (yoy). Paling banyak disalurkan untuk modal kerja Rp123,17 triliun, konsumsi Rp84,70 triliun dan investasi Rp66,93 triliun.
Muttaqien menambahkan penyaluran kredit untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp79,91 triliun, naik 5,13 persen yoy. “Penyaluran kredit untuk UMKM terus meningkat. OJK Sumut terus mendorong peningkatan akses tersebut, salah satunya melalui TPAKD Sumut,” katanya.
Di sektor Pasar Modal, juga mengalami peningkatan terlihat dari jumlah rekening Single Investor Identification (SID) 602.471 rekening, naik 13,53 persen yoy.
Begitu pula untuk IKNB dimana piutang pembiayaan mencapai Rp2-3,35 triliun, naik 7,86 persen yoy, perusahaan modal Ventura Rp436,21 triliun (naik 23,20 persen yoy). Outstanding pembiayaan Fintech P2P Lending atau pinjaman online) Rp2,25 triliun, naik 46,45 persen yoy.
“Akan halnya pergadaian swasta dan LKM juga menunjukkan pertumbuhan yang baik,” jelas Muttaqien.
Di Sumut, khususnya di Medan banyak tumbuh gadai swasta yang menjamur seperti di daerah Padang Bulan. Gadai swasta yang mendapat izin OJK baru 21 dengan total pinjaman yang diberikan sebesar Rp5,08 triliun, naik 26,39 persen yoy.
Sedangkan LKM total asetnya Rp11,41 miliar, naik 17,21 persen yoy. Pembiayaan diberikan sebesar Rp6,16 miliar, juga naik 48,74 persen yoy.
Saat ini, tambah Muttaqien, literasi keuangan (pemahaman sektor keuangan) masih 55 persen dan inklusi (keterlibatan sektor keuangan) mencapai 75 persen. “Seharusnya lebih banyak paham terkait sektor jasa keuangan, dibanding keterlibatannya di sektor keuangan tersebut,” ujarnya
Oleh karena itu, OJK terus melakukan sosialisasi sektor jasa keuangan ke masyarakat terutama masuk ke anak-anak sekolah bahkan sampai ke daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3 T).
Muttaqien berharap dengan capacity building TPAKD ini mampu mendorong peningkatan sektor jasa keuangan di setiap daerah.
Pj Gubsu diwakili Plt Sekda Provsu M Armand Effendy Pohan yang juga selaku Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sumut mengapresiasi pihak – pihak yang terlibat dalam TPAKD untuk meningkatkan inklusi keuangan daerah
“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen ke depannya, tak bisa dicapai kalau kita bekerja biasa-biasa saja. Saya sudah bilang ke Kepala OJK ini ibarat telur dan ayam. Mana duluan,” kata Effendy.
Sehingga perlu ada terobosan supaya ekonomi bisa berjalan seperti pembiayaan yang meningkat. “Capacity building TPAKD dapat menjadi masukan bagi meningkatkan ekonomi di Sumatera Utara,” tutup Effendy.
Dalam acara itu, OJK Provinsi Sumatera Utara juga memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota terbaik dalam mempercepat perluasan akses keuangan daerah kepada Kabupaten Langkat, Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun.
Selain itu penandatanganan PKS program pengembangan sawit rakyat (SERAYA) antara Pemkab Langkat, Bank Mandiri dan KUD Rahmat Tani. (wie)
