MEDAN (Berita): Hingga November 2024, Kemenkumham mencatat pendapatan Rp141,17 miliar dari layanan paspor, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan capaian positif dengan total realisasi sebesar Rp2,75 triliun atau 130,82 persen dari target, tumbuh 6,01 persen secara tahunan.
Hal itu dikatakan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara, yang juga menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Sumut I, Arridel Mindra Kamis (19/12/2024).
PNBP ini terdiri dari beberapa komponen utama: PNBP Lainnya, PNBP Badan Layanan Umum (BLU), serta PNBP Aset, Piutang, dan Lelang. PNBP Lainnya mencapai Rp1,38 triliun, meskipun mengalami kontraksi 3,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pendapatan ini didominasi oleh BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) sebesar Rp158 miliar, serta layanan paspor dengan pendapatan Rp124,47 miliar. Kementerian/Lembaga seperti Polri dan Kemenkumham juga memberikan kontribusi signifikan, di mana Polri menyumbang Rp91,98 miliar dari penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Badan Layanan Umum (BLU) menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp1,37 triliun atau 100,21 persen dari target, tumbuh 17,24 persen secara tahunan.
Pendapatan BLU didominasi oleh sektor jasa pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kontributor lainnya termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mendukung optimalisasi layanan publik di Sumatera Utara.
PNBP Aset, Piutang, dan Lelang mencatatkan realisasi sebesar Rp77,18 miliar atau 105,32 persen dari target, dengan pertumbuhan signifikan pada semua komponennya. PNBP Aset tumbuh 21,51 persen secara tahunan, mencapai Rp42,07 miliar, didorong oleh peningkatan pendapatan dari sewa tanah dan bangunan, serta penjualan barang rampasan.
PNBP Piutang Negara tumbuh 30,81 persen menjadi Rp128,76 juta, terutama dipengaruhi oleh pembayaran angsuran debitur dari sektor usaha kecil dan menengah yang memanfaatkan program keringanan utang.
Sementara itu, PNBP Lelang mencatatkan pertumbuhan 31,16 persen dengan realisasi Rp34,98 miliar. Pendapatan dari lelang didominasi oleh Bea Lelang Penjual dan Bea Lelang Pembeli, yang berasal dari jenis lelang eksekusi hak tanggungan, barang rampasan, dan harta pailit.
Transfer ke Daerah (TKD) hingga November 2024 mencapai Rp41,44 triliun atau 93,10 persen dari pagu, mengalami peningkatan 9,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dalam TKD, dengan realisasi Rp25,46 triliun atau 97,68 persen. dari pagu.
Pertumbuhan ini didukung oleh penyaluran DAU untuk program spesifik seperti DAU PPPK, DAU bidang pekerjaan umum, kesehatan, dan pendidikan. Dana Bagi Hasil (DBH) mencatat realisasi Rp1,61 triliun atau 79,20 persen dari pagu, didorong oleh penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 untuk triwulan IV kepada 25 pemerintah daerah.
Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp2,47 triliun atau 71,62 persen dari pagu, dengan peningkatan penyaluran tahap III atas pekerjaan yang telah selesai lebih awal dari batas waktu.
Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik hanya mencapai Rp6,93 triliun atau 88,70 persen dari pagu, mengalami perlambatan akibat beberapa pemerintah daerah baru menyelesaikan penyaluran tahap awal seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas.
Dana Desa juga menunjukkan realisasi yang signifikan, mencapai Rp4,62 triliun atau 97,75 persen dari pagu. Realisasi ini didorong oleh percepatan penyaluran tahap kedua dan tambahan Dana Desa.
Selain itu, Insentif Fiskal mencatatkan realisasi Rp344,54 miliar atau 81,65 persen dari pagu, mencerminkan kinerja baik dalam pengelolaan keuangan daerah serta insentif dari tahun anggaran berjalan.
“Komponen-komponen ini menggambarkan bagaimana TKD berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah secara merata,” katanya. (wie)
