JAKARTA (Berita): Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia terus mendukung Palestina, termasuk melalui penegakan hukum di Mahkamah Internasional (ICJ).
Dalam hal ini, kata Retno, Indonesia memutuskan untuk berpartisipasi memberikan masukan pandangan hukum kepada ICJ, sesuai permintaan Majelis Umum PjBB yang meminta nasihat hukum (advisory opinion) dari ICJ mengenai konsekuensi hukum dari kebijakan dan tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina termasuk Yerusalem Timur.
Dia menjelaskan bahwa masukan tertulis (written statement) telah disampaikan Indonesia kepada ICJ pada Juli 2023 sementara pernyataan lisan (oral statement) akan disampaikan oleh Menlu RI pada 19 Februari 2024 di ICJ, Den Haag, Belanda.
“Indonesia mendukung upaya Majelis Umum mendapatkan advisory opinion dari Mahkamah karena hukum internasional harus ditegakkan,” kata Retno ketika membuka diskusi pakar “Advisory Opinion di Mahkamah Internasional: Upaya Mendukung Kemerdekaan Palestina melalui Penegakan Hukum Internasional” di Jakarta, Selasa (16/1/2024).
Menlu Retno menegaskan bahwa hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri harus dihormati, dan bahwa pendudukan Palestina oleh Israel yang sudah berlangsung lebih dari 70 tahun tidak akan menghapuskan hak rakyat Palestina untuk merdeka.
“Berbagai kebijakan Israel seperti aneksasi wilayah Palestina, permukiman di Tepi Barat, serta mengubah status Kota Yerusalem tidak sah menurut hukum internasional,” tutur dia.
Untuk itu, Retno menekankan bahwa tindakan yang tidak sah oleh Israel harus dihentikan dan perlu akuntabilitas untuk pelanggaran hukum yang telah terjadi.
Ia menyeru negara-negara untuk memberikan dukungan kepada Palestina dan masyarakat internasional, termasuk PBB, harus tidak mengakui legalitas tindakan Israel tersebut.
Retno menilai diskusi dengan para pakar hukum internasional sangat diperlukan untuk membangun legal opinion yang komprehensif dan sesuai hukum internasional, untuk menunjukkan kepada dunia “blatant violation of international law” yang dilakukan Israel terhadap Palestina”.
Para pakar yang berbicara dalam diskusi tersebut yaitu Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A., Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M., dan Dr. Enny Narwati, S.H., M.H.
“Tampilnya Indonesia di depan Mahkamah Internasional akan melengkapi berbagai langkah diplomasi Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina,” kata Menlu Retno.
Dia menegaskan bahwa diplomasi Indonesia akan terus berlanjut dari sisi politik, ekonomi, kemanusiaan, dan juga hukum internasional, hingga bangsa Palestina dapat menikmati kemerdekaan hingga sepenuh-penuhnya.
Setelah tiga bulan sejak dimulainya konflik di Jalur Gaza, dunia menyaksikan tingkat kematian tertinggi dengan 23 ribu penduduk Palestina tewas, petugas medis dan fasilitas kesehatan, termasuk Rumah Sakit Indonesia turut jadi target serangan.
Retno pun menyebut wabah penyakit mulai mengancam para pengungsi, hingga menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan.
“Karena itu, diplomasi Indonesia untuk Palestina belum selesai. Bagi Indonesia, gencatan senjata diperlukan, dan akan menjadi game changer untuk menyelesaikan isu Gaza,” tutur dia.
Di samping itu, Retno mengatakan jumlah negara yang mendukung resolusi Palestina di PBB semakin meningkat, sementara jumlah negara yang menentang dan abstain semakin menurun.
Tekanan domestik terhadap negara kunci semakin meningkat, dan pada akhir tahun lalu, Dewan Keamanan PBB berhasil mengadopsi resolusi kemanusiaan untuk Palestina. Namun, Retno menegaskan bahwa semua itu belum cukup.
Kehadiran kita hari ini, tidak hanya untuk mendukung diplomasi Indonesia tetapi untuk mendukung penegakan world order (tatanan dunia) berdasarkan hukum internasional dan mendukung saudara kita di Palestina mencapai cita-cita kemerdekaan,” kata Retno menambahkan. (ant)
