Malaysia Desak ASEAN Gabung Dengan Lawan-Lawan Junta Myanmar

  • Bagikan
Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah(ant)
Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah(ant)

BANGKOK (Berita): Malaysia menginginkan akhir yang jelas dalam proses perdamaian Myanmar dan menganjurkan keterlibatan langsung negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan lawan-lawan junta.

Selama kunjungan ke Thailand, Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuiddun Abdullah mengatakan “sangat penting” bahwa anggota ASEAN secara moral mendukung rakyat Myanmar dan terlibat dengan kelompok oposisi yang dibentuk setelah kudeta, termasuk pemerintah bayangan yang dilarang oleh junta.

“Sekarang ini sepihak, kami hanya melibatkan junta,” kata dia kepada wartawan, Rabu (10/8/2022).

Namun, militer Myanmar telah berulang kali mendesak anggota ASEAN untuk tidak menghubungi kelompok oposisi yang disebutnya sebagai “teroris”.

Saifuiddun, yang pernyataan jujurnya tentang proses perdamaian yang bermasalah telah membuat marah junta, juga mengatakan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar harus memiliki masa jabatan lebih dari satu tahun agar kerjanya lebih efektif.

Dia mengatakan para menteri luar negeri ASEAN pekan lalu membahas kemungkinan mencari dukungan dari negara pihak ketiga untuk membantu proses perdamaian yang dipimpin ASEAN, yang merupakan satu-satunya proses diplomatik yang dimainkan.

“Beberapa dari kami mengusulkan bahwa jika ASEAN tidak dapat melakukannya sendiri maka kami mungkin harus melibatkan beberapa mitra dialog ASEAN kami,” kata Saifuddin, tanpa menyebut nama negara mana pun.

Myanmar telah terperangkap dalam lingkaran kekerasan sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu dan mengakhiri satu dekade proses demokrasi.

Kudeta juga memicu reaksi protes, pemogokan, dan perlawanan bersenjata yang direspons para jenderal militer dengan kekuatan mematikan.

Negara-negara ASEAN, yang memiliki prinsip nonintervensi dalam urusan masing-masing negara anggota, kehilangan kesabaran terhadap junta atas kegagalannya mengikuti konsensus perdamaian yang antara lain mencakup dialog dengan semua pihak, akses bantuan kemanusiaan, dan penghentian permusuhan.

Baru-baru ini, militer Myanmar mendapat kecaman internasional setelah mengeksekusi mati empat aktivis politik yang terkait dengan gerakan perlawanan. Militer membela eksekusi sebagai tindakan yang sah dan perlu.(ant/rtr)

Berikan Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *