NUSA DUA, BALI (Berita): Perwakilan Tinggi Uni Eropa (EU) Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan (HRVP) sekaligus Wakil Presiden Komisi Eropa Josep Borrell menghargai cara Indonesia dalam mengelola kepemimpinannya di G20, di tengah situasi dunia yang sulit karena pandemi Covid-19 serta invasi Rusia ke Ukraina baru-baru ini.
“HRVP Borrel kembali menyampaikan dukungan kuat terhadap Presidensi Indonesia di G20,” kata Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan tertulisnya mengenai pertemuan Perwakilan EU dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Nusa Dua, Bali, Rabu (6/7/2022(.
Dalam pembicaraan bilateral yang dilakukan di sela-sela Pertemuan Menlu G20 (G20 Foreign Ministers’ Meeting/FMM) itu, Menlu Retno dan HRVP Borrel membahas mengenai situasi di Ukraina, termasuk masalah rantai pasok pangan dan pupuk.
Dalam pernyataan terpisah yang dirilis Delegasi EU untuk Indonesia, disebutkan bahwa FMM G20 akan fokus pada kebutuhan untuk menegakkan dan menghidupkan kembali multilateralisme serta mengatasi tantangan ketahanan energi dan pangan yang mendesak, sebagai akibat dari agresi Rusia terhadap Ukraina.
Borrel akan menggunakan FMM G20 untuk menegaskan bahwa keadaan saat ini membutuhkan semakin ditingkatkannya multilateralisme dan solusi global.
“Uni Eropa mendukung mitranya untuk bekerja mencari solusi bersama dan mengatasi tantangan bersama-sama,“ kata Delegasi EU.
Di sela-sela FMM G20, Perwakilan Tinggi Borrell juga akan mengadakan pertemuan bilateral dengan para menlu dari berbagai benua untuk membahas isu-isu regional dan bilateral serta dampak global perang Rusia di Ukraina, khususnya terhadap keamanan pangan.
Sebagai platform multilateral strategis yang berperan mengamankan masa depan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi global, G20 memiliki 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, yaitu Indonesia, Rusia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Prancis, China, Turki, dan EU.
Meskipun FMM G20 tidak akan menghasilkan dokumen resmi atau komunike, pembahasan isu global oleh para menlu diharapkan dapat mendorong kerja sama yang lebih konkret di masa depan. (ant)
