MEDAN (Berita): Ketua Markas Daerah (Mada) Laskar Merah Putih Sumatera Utara Syaiful Bahri S.Sos MSP mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut hingga 9 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ) Tahun Anggaran 2022.
“Keberhasilan meraih Opini WTP sembilan kali berturut-turut membuktikan keberhasilan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi membangun Provinsi Sumut sesuai dengan program kerja visi dan misinya. Kinerja Edy Rahmayadi yang tiada hentinya untuk memajukan Provinsi Sumatera Utara dan menjadikan prestasi ini sebagai barometer untuk daerah lainnya,” sebut Syaiful Bahri kepada Waspada, Minggu (28/5) di Sekretariat Mada LMP Sumut Jl. Aksara No. 80.C Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.
Laskar Merah Putih selaku Organisasi Masyarakat (Ormas) keabsahannnya berdasarkan SKTBH NO. AHU.0000978.01.80 TAHUN 2020 Kementerian Kehakiman Hukum dan HAM RI serta Kesbangpolinmas Provsu, tetap memberi dukungan dan semangat kepada pemerintah Provinsi Sumatera utara dalam pelaksanaan program pembangunan agar berjalan kondusif dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara.
Ketua Mada Laskar Merah Putih Sumut ini mengharapkan, ke depannya hasil kerja Edy Rahmayadi harus didukung oleh seluruh OPD dan Forkopimda mengingat masih ada beberapa pekerjaan yang secepatnya diselesaikan, selain perbaikan infrastruktur dan persiapan pembangunan Sport Center di Desa Sena Kecamatan Batangkuis, untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Medan dan Provinsi Aceh.
“Beberapa keberhasilan yang telah dikerjakan Pemprovsu dan hasilnya telah dirasakan oleh warga Sumatera Utara diantaranya rampungnya perbaikan Rumah Sakit Haji Sumut, pembangunan Desa Wisata Religi di Desa Besilam Kabupaten Langkat serta pembangunan infrastruktur lainnya,” sebut Syaiful Bahri seraya menambahkan bahwa Edy Rahmayadi sosok pekerja keras, tegas dan disiplin yang dilatarbelakangi kesuksesannya berkarir dalam dunia militer.
Meski telah meraih Opini WTP 9 kali berturut-turut, tambah Syaiful, namun masih ada pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikan oleh Edy Rahmayadi dan harus diprioritaskan penyelesaiannya diantaranya pembangunan infrastruktur jalan lintas Sumatera senilai Rp 2,7 triliun. Masyarakat Sumut sangat mendambakan perbaikan sarana transportasi darat demi peningkatan perekonomian serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana PON Tahun 2024.
Sebagaimana diketahui, acara penyerahan Laporan hasil Pemeriksaan ( LHP ) BPK RI berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Sumut Jl. Imam Bonjol Medan, dalam sidang Paripurna tentang Penyerahan LHP BPK – RI atas LKPD Pemprovsu Tahun Anggaran 2022. Acara tersebut dipimpin Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting dan para wakil ketua serta dihadiri seluruh anggota dewan unsur Forkopimda dan para pejabat.
Anggota V BPK-RI Ahmad Noor Supit dalam paparannya menyampaikan , bahwa opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada keuangan dengan standart akuntansi pemerintah , efektivitas sistim pengendalian intren kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan serta cukup pengungkapan.(att)
