MEDAN (Berita): Anggota DPRD Kota Medan, Roby Barus, SE, MAP angkat bicara terkait Yayasan Samudera Maha Dharani diduga mengalihfungsikan bangunan terletak di Jalan Persatuan, Lingkungan XIV Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.
Pasalnya awal mula bangunan direncanakan sebagai kantor yayasan dan tempat sosial yang ditandai dengan perjanjian pihak yayasan dengan warga sekitar pada 16 November 2021 lalu.
Penandatanganan perjanjian pihak yayasan dan warga disaksikan Roby Barus, anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDIP dan Jhony, Humas Yayasan Samudera Maha Dharani, sebelumnya.
Humas Yayasan Samudera Maha Dharani, Jhony saat dikonfirmasi, Jumat (23/8/2024) menyampaikan, bahwa dirinya kecewa setelah mengetahui alih fungsi bangunan tersebut jadi rumah ibadah.
“Saya dapat telpon dari bang Roby, kalau ternyata lahan tersebut jadi tempat ibadah, dikatakan bang Roby kepada saya, ini jadi jual agama kita Jhon. Jujur saya kecewa karena saya yang menjamin saat dilakukannya perjanjian dengan warga,” ucapnya.
Menurut Jhony, dalam perjanjian, ada tiga hal dalam perjanjian itu, dilarang dijadikan vihara atau klenteng, dilarang menjadi tempat kremasi dan dilarang menjadi tempat penyimpanan abu kremasi.
“Hal itu sudah disepakati kedua belah pihak dengan konsekuensi jika dilanggar maka warga berhak mensomasi,” imbuhnya sembari menyebut pihak yayasan sudah melanggar kesepakatan tersebut.
Sementara Roby Barus, anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDIP ketika dikonfirmasi, mengatakan kecewa dengan perubahan fungsi bangunan tersebut.
“Saya mengaku kecewa, jika benar bangunan tersebut difungsikan sebagai tempat ibadah,” ujarnya sembari menyebut fungsi awal bangunan sebagai kantor yayasan dan tempat kegiatan sosial, Senin (26/8/2024).
Dirinya meminta pihak yayasan mengembalikan ke fungsi bangunan semula untuk menghindari gejolak warga sekitar.
“Kembalikan saja ke fungsi semula. Sebelumnya kan kita hadir menyaksikan perjanjian pihak yayasan kepada warga tidak menjadikan rumah ibadah. Jika ternyata dijadikan tempat ibadah, jelas di perjanjian itu disebut warga akan mensomasi pihak yayasan,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan agar pihak yayasan untuk menghindari terjadinya gejolak warga akibat hal tersebut.
“Kita mewaspadai gejolak warga,” tandasnya.
Terpisah, pihak yayasan William saat ditanyakan hal alih fungsi bangunan mengatakan tidak tahu.
“Untuk mengenai perihal yayasan saya tidak tahu dan saya hanya bekerja di OTO leasing bagian marketing. Coba bapak tanya ke orang yang memberi nomor saya, mungkin salah orang,” jawabnya. (MZ)
