JAKARTA (Berita): Anggota Badan Anggaran DPR RI Iskan Qolba Lubis menyoroti realisasi anggaran pendidikan pada laporan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) tahun 2023.
Dalam laporan tersebut ditemukan bahwa anggaran pendidikan yang terealisasi pada tahun 2023 hanya sebesar 16 persen dari pagu anggaran di APBN.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara III ini pun meminta Pimpinan DPR agar segera mengirimkan surat kepada Kementerian terkait.
Sebab persoalan pendidikan ini menyangkut masa depan generasi penerus.
“Itu berarti ada 111 triliun anggaran (tidak terealisasi) yang merupakan hak rakyat khususnya pelajar dan mahasiswa tidak disalurkan.
Saya mohon pimpinan hal ini sangat serius ya, 111 triliun itu mungkin cukup untuk beasiswa, untuk mahasiswa se-Indonesia.
Kenapa 111 triliun itu tidak bisa terserap, tidak terealisasi ? dan itu laporan dari BPK anggaran tahun 2023,” ujarnya dalam rapat paripurna DPR RI Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/08/2024).
Politisi Fraksi PKS itu menyayangkan realisasi anggaran pendidikan yang hanya sebesar 16 persen itu. Padahal dalam UUD 1945 disebutkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen.
Ia pun meminta agar DPR RI segera menulis dan mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan berharap tidak akan kembali terulang pada tahun 2025.
“Karena ini sangat pengaruh terhadap masa depan anak-anak kita, yang kita sudah ingin mereka akan menjadi generasi emas.
Kalau mereka tidak bagus pendidikan bukan generasi emas tapi generasi lemas,” tukas Iskan Qolba Lubis . (aya)
