JAKARTA (Berita): Ketua DPR Puan Maharani menekankan pentingnya diplomasi parlemen untuk membantu penyelesaian berbagai masalah di kawasan Asia-Pasifik.
Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam sidang paripurna pertama the 30th Annual Congress of the Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF 30) yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand.
Pertemuan tahunan APPF sendiri digelar agar parlemen negara-negara Asia-Pasifik dapat berbagi ide, praktik terbaik, dan pembelajaran dengan tema ‘Parlemen dan Pembangunan Berkelanjutan Pasca Covid-19’ di mana nantinya parlemen akan membahas sejumlah subtema di setiap sesinya.
“Kita bertemu di saat yang kritis dan dunia berada di persimpangan jalan. Kita hidup di tengah dunia yang terpolarisasi, di tengah meningkatnya persaingan di antara negara-negara besar, dan di tengah kenaikan harga pangan dan energi,” kata Puan sebagaimana dikutip dari relis yang diterima Kamis (27/10/2022),di Jakarta.
Menurut Puan, tantangan-tantangan tersebut telah membawa ketidakpastian dan pesimisme di berbagai belahan dunia. Meski begitu, parlemen disebut memiliki kesempatan untuk menawarkan paradigma baru.
“Paradigma baru yang menawarkan harapan dan solusi konkrit bahwa jika parlemen bekerja sama, maka kita bisa membuat perbedaan. Kita dapat berkontribusi untuk memecahkan krisis multidimensi ini,” ucapnya.
Puan mengatakan, parlemen harus dapat menunjukkan dapat mengesampingkan perbedaan pendapat antar-negara. Hal ini diperlukan untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan menciptakan dunia yang lebih damai dan sejahtera.
“Pilihan ada di tangan kita, sebagai pengambil keputusan. Apakah kita akan mengambil jalan yang memperlebar perpecahan antar-bangsa atau apakah kita fokus pada jalan yang mengarah pada kolaborasi,” tutur Puan.
Dalam membawa paradigma baru itu, parlemen Asia-Pasifik dinilai perlu mengambil beberapa langkah. Pertama menjunjung tinggi penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi Persatuan Bangsa- Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut, dan Piagam PBB yang mengatur hubungan antar negara.
“Kedua, kita perlu membangun kepercayaan antar negara sebagai landasan kerjasama internasional. Kepercayaan akan memungkinkan kita untuk mengubah persaingan menjadi kerja sama dan persaingan menjadi kolaborasi,” ungkap Puan.
Lebih lanjut, mantan Menko PMK ini menilai parlemen-parlemen kawasan Asia-Pasifik perlu memupuk kebiasaan dialog, konsultasi, dan diplomasi.
Selain itu, kata Puan, dengan menolak penggunaan kekuatan dan kekerasan dalam menyelesaikan kepentingan politik dan keamanan yang berbeda. (aya)
“Keempat, kita perlu memperkuat komitmen kerjasama internasional kita. Masalah global membutuhkan solusi global, dan kita perlu mendorong kolaborasi dalam mengatasi berbagai krisis yang dihadapi dunia,” sebutnya.
Langkah selanjutnya yang diperlukan adalah dengan membangun kerja sama regional secara multilateralisme dalam memajukan kerja sama di kawasan seperti di Asia-Pasifik. Langkah tersebut dinilai penting mengingat kerja sama internasional hanya dapat dimajukan melalui diplomasi.
Puan menegaskan, anggota parlemen harus selalu mempromosikan ‘budaya damai dan toleransi’ yang sangat penting di saat ketegangan geopolitik meningkat. Hal ini lantaran perdamaian merupakan prasyarat untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
“Keterlibatan parlemen dalam kebijakan keamanan sangat penting, termasuk di kawasan Asia-Pasifik,” ujarnya.
Ditambahkan Puan, diplomasi parlemen harus melengkapi kerja berbagai pengaturan di Asia-Pasifik, seperti ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP), East Asia Summit, dan ASEAN Regional Forum (ARF).
“Mari kita bekerja sama untuk menciptakan ‘paradigma baru’ perdamaian dan keamanan di Asia-Pasifik,” tutup Puan. (J05)
