Warga Minta Kawasan Hutan Dilepas
ASAHAN (Berita): Warga Desa Bangun meminta kawasan hutan di Desa Bangun, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan dilepas statusnya dari kawasan hutan menjadi lahan pertanian masyarakat.
Harapan itu disampaikan Amlan Simanjuntak mantan Kepala Desa Bangun kepada anggota DPRD Kabupaten Asahan Irwan Lumumba, SH dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang melakukan Reses Tahap III Tahun 2025 di Desa Bangun, Sabtu (22/3/25).
“Yang menjadi kendala petani di Desa Bangun terbengkalainya lahan kami selama ini terendam banjir”, ungkapnya.
Menurut Amlan, lahan yang selama 22 tahun dikelola masyarakat terdaftar di Pemkab Asahan sebagai kawasan hutan. “Jadi saya mewakili warga masyarakat Desa Bangun berharap bapak (dewan) supaya lahan hutan yang sudah kami kelola selama 22 tahun dan menjadi mata pencaharian warga Desa Bantuan supaya yang menjadi embel-embel status kawasan hutan itu dilepas dari kawasan hutan”, ujarnya.
Dengan demikian, lanjut Allan, dana desa yang dikucurkan ke Desa Bangun kedepannya siapapun kepala desanya bisa diarahkan untuk kemajua lahan tersebut. “Selama ini kami hanya mengandalkan dana patungan dari pemilik kebun untuk perbaikan jalan dan saluran air”, tandanya.
Menanggapi usulan yang disampaikan Amlan Simanjuntak, Irwan Lumumba mengatakan permasalahan lahan merupakan persoalan yang rumit, apalagi ia duduk di Komisi A yang bukan bidangnya. “Nanti akan kita bahas dengan teman-teman di DPR, namun saya minta masyarakat melalui kelompok tani bekerjasama dengan kepala desa membuat proposal usulannya supaya bisa dibawa ke sidang Paripurna”, tandas politik partai NasDem yang duduk si Komisi A.
Acara tersebut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Samiun Sembara Marpaung, S. Sy dari Partai NasDem Dapil V yang meliputi Kabupaten Asahan, Batubara, dan Tanjungbalai, Pj. Kades Bangun Badri, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta penerima bantuan.
Selain menjemput aspirasi dari masyarakat Irwan Lumumba juga membagikan paket bahan pokok berupa beras kepada lebih kurang 300 warga kurang mampu dari Desa Bangun dan Desa Persatuan (Min).
