BINJAI (Berita): Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) minta Bawaslu Binjai memeriksa Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) Pemko Binjai yang dinilai tidak netral, sesuai laporan yang diterima KASN.
Bawaslu Binjai mengundang 11 pejabat Pemko Binjai, Senin (9/9/2024) untuk diminta keterangannya. “Kita undang para pejabat ini terkait laporan masyarakat ke KASN tentang dugaan pelanggaran netralitas. Nah, KASN meminta kami untuk menindaklanjuti. Sifatnya masih klarifikasi,” ujar Ketua Bawaslu Binjai Habibi.
“Dari hasil pemeriksaan sementara, mereka mengakui tidak diperintah. Tetapi spontanitas hadir setelah mengikuti acara manasik haji. Hasil dari klarifikasi ini nantinya akan diserahkan ke KASN. Seperti apa sanksi yang diberikan itu ada di tangan KASN,” tegas Habibi.
Terkait bantuan sosial wali kota, Habibi mengaku belum memproses hal tersebut. Meski demikian, Habibi menegaskan siap menerima laporan. “Minimal ada dokumen pendukung untuk kita klarifikasi,” tutupnya.
Para pejabat yang diduga tidak netral dan terlihat hadir di Bawaslu, yakni Kepala Kesbangpol, Kadispora, Kadisnaker Perindag, Kepala BKD, Camat Utara, Timur, Selatan, Lurah Pekan Binjai, Kadis Kesehatan dan turut hadir Sekda.
Sebanyak 11 Pejabat eselon II dan III Pemko Binjai itu diminta keterangannya secara terpisah dan bergantian. Sekda Kota Binjai, Irwansyah, mengakui kehadiran mereka untuk memberikan penjelasan terkait laporan masyarakat ke KASN.
“Kami berterimakasih kepada Bawaslu karena sudah mengingatkan dan memberitahu kami etik-etik ASN yang tadinya kami tidak tahu. Terkait klarifikasi hari ini, para pejabat yang hadir saat Amir Hamzah mendaftar ke partai politik, itu tanpa perintah,” ungkapnya.
Irwansyah pun mengimbau para ASN, baik para Kepala OPD, Camat, Lurah, dan Kepling, untuk bersikap netral dalam Pilkada sesuai aturan ASN. “Kita ini pelaku pelayan masyarakat. Jangan sampai kita menjadi pelaku yang membuat situasi tidak tentram di tengah masyarakat,” ucapnya.
Karena itu dia berharap, agar semua ASN termasuk Kepling dapat menjaga netralitas selama tahapan Pilkada berlangsung. “Saya sudah instruksikan kepada semua jajaran untuk jaga netralitas. Kami tidak mau gara-gara ASN dapat merepotkan Bawaslu,” ujarnya.(RR)
