PALAS (Berita): Dua tahun lebih Ahmad Zarnawi Pasaribu menjabat Pelaksana tugas (Plt) Bupati Padanglawas (Palas). Namun sayang selama menjadi Plt Ahmad Zarnawi dinilai meninggalkan kesan buruk bagi kalangan ASN, tenaga honorer maupun masyarakat umum.
Hingga akhir masa jabatannya sebagai Plt Bupati, Ahmad Zarnawi telah menorehkan kekecewaan bagi masyarakat Padanglawas karena dianggap tidak mampu menjadi pemimpin di daerah ini.
Ini terbukti, setelah Zarnawi menjadi pucuk pimpinan di Padanglawas, banyak persoalan yang muncul. Terutama dalam merancang, menyusun dan mengelola APBD Padanglawas.
Kegagalan Zarnawi merancang, menyusun dan mengelola APBD terlihat dari postur APBD Palas yang terus mengalami defisit. Akibatnya banyak hak-hak ASN, tenaga honorer, Siltap perangkat desa dan juga lainnya belum terbayar akibat kondisi APBD Padanglawas yang tidak sehat.
Menyikapi persoalan ini Direktur Lingkar Studi Pembangunan Sumatera Utara (LSP Sumut) Ansor Harahap, menilai, terjadinya defisit APBD secara berturut bukti Ahmad Zarnawi telah menorehkan kesan buruk selama kepemimpinannya.
Dua tahun ini kata Ansor sejak Ahmad Zarnawi diangkat sebagai Plt Bupati Palas, APBD Palas terus mengalami defisit. Ini membuktikan penyusunan APBD telah terjadi ketimpangan. Anggaran belanja lebih besar dari pemasukan.
“Baik dan buruknya dalam penyusunan dan pengelolaan APBD, adalah salah satu cerminan keberhasilan kepala daerah dalam menata kelola keuangan,” sebut Ansor.
Ansor mengatakan, terjadinya defisit APBD Padanglawas secara berturut turut telah membuat hak hak orang tidak dibayar. Bukan saja ASN, ribuan tenaga honorer tetapi termasuk masyarakat Padanglawas. Karena APBD itu sesungguhnya ibarat pelumas bagi masyarakat.
“Yang merasakan dampak tidak sehatnya APBD itu bukan hanya ASN dan pelaku pemerintahan, tapi termasuk masyarakat,” tegas tokoh muda Padanglawas ini.
Untuk itu Ansor meminta pembahasan R-APBD Palas tetap harus memperhatikan asas pembangunan terhadap masyarakat.
“Sekalipun ada pos yang harus ditutupi akibat terjadinya defisit, namun penting untuk dikritisi bagaimana arah dan postur APBD,” ungkap Ansor.
Ia meminta dalam setiap penyusunan APBD itu tidak boleh jadi ajang politik kepentingan sepihak atau kelompok tertentu, tetapi harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
Sisi lain Ansor juga mengaku sangat prihatin atas kondisi rendahnya PAD Palas sejak dimekarkan hingga sekarang. Padahal pemerintahan sudah berjalan 17 tahun.
“Kondisi PAD Palas yang masih rendah salah satu cermin kinerja Pemkab Padanglawas buruk, tak punya etos kerja yang seimbang dengan potensi sumber daya di Padanglawas,” tandas Ansor. (Tio)
