Batu Bara (Berita) Guna mendukung hak cipta karya dan warisan budaya yang lahir dari intelektual masyarakat Kabupaten Batu Bara, Pemerintah Kabupaten Batu Bara berkolaborasi dengan Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI) dengan melakukan diskusi di aula Rumah Dinas Bupati, Komplek Perumahan Inalum Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka.Demikian pesan WhatsaApp resmi Bid Informasi dan Komunikasi (IKP) Dinas Kominfo Batu Bara kepada Berita Jum’at (01/9-2023).
Ketua APHKI Prof.OK Saidin dan guru-guru besar Universitas di Indonesia yang tergabung dalam APHKI menyebutkan para pelaku usaha agar mengetahui cara mendapatkan hak cipta serta untuk mendorong dan menumbuhkan semangat terus berkarya dan mencipta.Ketua APHKI Prof. OK Saidin mengatakan APHKI yang beranggotakan 290 orang dosen seluruh Indonesia,sebagian konsultan di bidang kekayaan intelektual memilih Kabupaten Batu Bara karena memiliki dua potensi kekayaan intelektual yaitu tentang sentra cabai yang menjadikan nilai tambah yang disebut sebagai industri kreatif.
Persoalannya (industri kreatif) adalah perlu diberikan brand atau merk dan perlindungan.Serta brand ini dapat menembus pasar internasional ungkap Prof OK Saidin.
Terkait songket, songket Batu Bara adalah songket pertama di tanah Melayu Sumatera Timur dan motif – motif songket Batu Bara sebanyak 13 motif ini harus mendapatkan perlindungan agar tidak ditiru” Ujar Prof. Ok. Saidin.Mewakili Bupati Batu Bara Kepala Bapelitbangda Batu Bara Arif Hanafiah mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas kedatangan para Profesor-Profesor,
guru-guru besar tergabung di APHKI di Kabupaten Batu Bara untuk membantu cara mendapatkan hak cipta. Dipaparkannya potensi wilayah yang ramah investasi dan berbagai potensi komoditas unggulan.Kabupaten Batu Bara menjadi daerah kawasan proyek strategis nasional, mempunyai Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung, akses sarana dan prasarana yang sangat baik dengan adanya dua gerbang tol dan stasiun kereta api.
Sedangkan di sektor pertanian ada sentra pertanian cabai merah terbesar kedua di Sumatera Utara.Berbagai pulau serta pantai pada sektor pariwisata.Tahun 2021 – 2022 produk UMKM yang telah mendapatkan sertifikat merk dari HAKI sebanyak 60 UMKM papar Arif. APHKI memberikan pemahaman yang bertujuan mendorong masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan minat para pelaku usaha dan budaya untuk mengajukan hak cipta agar produk yang dihasilkan terlindungi hukum.(als)
