MEDAN (Berita): Pada triwulan III 2021 perekonomian Sumatera Utara mulai membaik dan kondisi itu akan diikuti dengan optimisme tumbuh positif di tahun 2022.
“Pertumbuhan positif tahun 2022 didukung oleh investasi, ekspor komoditi utama dan seluruh lapangan usaha yang akan terakselerasi,” tegas Soekowardojo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Hotel Adimulia Medan, Rabu (24/11).
PTBI itu juga digelar secara virtual zoom, youtube, facebook dan instgram diawali secara nasional dengan sambutan Presiden RI Joko Widodo dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, sejumlah menteri secara zoom dan Wagubsu Musa Rajekshah.
Di Sumut hadir offline Gubsu diwakili Asisten Ekonomi dan Keuangan Arief Sudarto Trinugroho, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Yusup Ansori dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara Syech Suhaimi.
Soekowardojo menyebut pada 2021 optimis perekonomian Sumut diperkirakan tumbuh positif pada kisaran 2,5 hingga 3,3 persen dan akan meningkat pada tahun 2022.
Akselerasi tersebut didukung perbaikan permintaan domestik dan pertumbuhan ekonomi global yang menguat.
Selain itu, optimisme pencapaian herd immunity pada Maret 2022 seiring akselerasi vaksinasi mendorong perbaikan ekonomi. “Kita optimis ekonomi Sumut di tahun 2022 tetap tumbuh positif,” tegasnya.
Dari sisi investasi swasta, pada tahun 2022 diperkirakan akan semakin terakselerasi seiring iklim investasi yang kondusif tercermin dari kemudahan perizinan, kepastian hukum dan tenaga kerja yang kompetitif.
Sementara, dari sisi eksternal, perbaikan ekonomi global terutama negara mitra dagang akan mendorong permintaan komoditas ekspor utama seperti kelapa sawit, karet dan kopi di tengah harga komoditas yang diperkirakan masih tinggi.
Seiring dengan perbaikan di sisi permintaan, imbuhnya, seluruh lapangan usaha utama diperkirakan mengalami akselerasi pada tahun 2022.
Sejalan dengan pemulihan ekonomi, tekanan inflasi Sumut diperkirakan meningkat pada tahun 2022, hal itu disebabkan permintaan masyarakat yang menguat seiring membaiknya pendapatan dan perekonomian.
Di tengah optimisme perbaikan ekonomi pada 2022, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu perhatian besar.
Pertama, risiko terkait perkembangan Covid-19 perlu terus diwaspadai,
kedua, isu perubahan iklim global menjadikan penerapan ‘green economy’ perlu menjadi perhatian sehingga berdampak pada strategi menjaga kelangsungan produksi pertanian dan perkebunan di Sumut.
Ketiga, seiring meningkatnya permintaan global terkait komoditas ekspor Sumut, perlu adanya kesiapan industri agar lebih kompetitif dibandingkan dengan produk sejenis dari negara pesaing.
Keempat, lanjutnya, koordinasi antar kabupaten, kota serta provinsi untuk menciptakan aglomerasi industri masih perlu ditingkatkan.
Sementara, kelima, terkait optimalisasi kinerja fiskal.
“Selanjutnya, keenam, membaiknya pendapatan masyarakat dan kenaikan harga komoditas yang berpotensi pada tekanan inflasi ke depan perlu mendapat perhatian.
Ketujuh, pengembangan pariwisata di Sumut sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, baik dari aspek Amenitas, Atraksi, Aksesibilitas, Promosi, dan Pelaku Usaha (3A, 2P).
Serta kedelapan, upaya pemulihan sektor prioritas Sumut masih memerlukan dukungan pembiayaan dari perbankan,” terangnya.
Rekomendasi Strategi
Soekowardojo menuturkan, dengan berbagai tantangan yang ada, Sumut perlu terus menguatkan sinergi, membangun optimisme akselerasi pemulihan ekonomi melalui delapan rekomendasi strategi penguatan.
Diantaranya, terkait dengan upaya pencapaian ‘herd immunity’ guna mendukung pemulihan ekonomi Sumut, maka percepatan dan perluasan vaksinasi perlu terus didorong dengan tetap mensosialisasikan penerapan disiplin protokol kesehatan.
“Kedua, terkait dengan isu ‘green economy’, strategi yang perlu ditindaklanjuti bersama adalah percepatan pelaksanaan bantuan pengurusan ISPO bagi petani sawit, pengembangan food estate dan integrated farming sebagai upaya menjaga sustainabilitas produksi.
Ketiga, hilirisasi industri komoditas utama perlu terus didorong antara lain dengan kemudahan izin berusaha pendirian pabrik, optimalisasi KEK dan Kawasan Industri serta mendorong pengembangan sarana prasarana ekspor di Pelabuhan Kuala Tanjung dan Belawan,” pungkasnya.
Kemudian, keempat, perlu adanya pemetaan komoditas dan industri potensial yang melibatkan kerjasama antar kabupaten/kota.
Kelima, mendorong pemanfaatan alternatif pembiayaan yang inovatif untuk pembangunan daera, serta keenam, memperkuat program kerja TPID dalam peta jalan pengendalian inflasi melalui program 4K dan Pekan Horas Tani.
“Ketujuh, perlunya koordinasi antar stakeholder dalam mendukung perluasan pembukaan aktivitas pariwisata berbasis CHSE.
Kedelapan, perlu terus didorong upaya pembiayaan dari perbankan terhadap kegiatan usaha secara ‘case by case’ yang mempunyai prospek berkembang dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian,” katanya.
Ia menambahkan, guna mendukung rekomendasi-rekomendasi itu dan sebagai bagian dari transformasi digital, baik di pemerintah maupun swasta, pihaknya berharap program perluasan digitalisasi daerah dapat semakin terakselerasi dengan terbentuknya TP2DD di seluruh kabupaten/kota.
Pihaknya juga menilai diperlukan sinergisitas lintas instansi yang kokoh dari berbagai pihak antara lain, BI, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
Dengan diluncurkannya layanan BI-FAST pada akhir tahun ini, berbagai upaya publikasi dan edukasi akan dilakukan untuk meningkatkan literasi dan akseptasi masyarakat terhadap layanan BI-FAST.
“Berbagai program pengembangan serta implementasi digitalisasi UMKM seperti literasi digital, penggunaan e-commerce, penggunaan QRIS, dan pemberdayaan ekonomi pesantren, menjadi agenda krusial karena berdampak pada proses pemulihan ekonomi,” pungkasnya. (wie)
